Warning: Undefined variable $txt in /home/liputank/public_html/wp-content/plugins/live-traffic-feed/admin/class-ltf-admin.php on line 196

Warning: Undefined variable $txt in /home/liputank/public_html/wp-content/plugins/live-traffic-feed/admin/class-ltf-admin.php on line 196
Presiden arahkan 4 FTZ Kepri diintegrasikan | Berita Terkini class="wp-singular post-template-default single single-post postid-29364 single-format-standard wp-custom-logo wp-theme-detak-terkini none">

Home / Ekonomi / Karimun / Kepri

Selasa, 14 Januari 2020 - 08:30 WIB

Presiden arahkan 4 FTZ Kepri diintegrasikan

Batam – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar empat Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), diintegrasikan.

“Kami sedang menggodok kebijakan arahan Presiden. Kami diminta menyiapkan untuk mengintegrasikan empat FTZ atau KPBPB yang ada di Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Batam, Kepri, Senin (13/1/2020).

Sebanyak empat KPBPB di Kepri itu memiliki empat dewan kawasan dengan empat PP masing-masing.

Baca Juga :  Penerapan New Normal Ibarat Dua Mata Pisau

Saat ini, Keppres BP Bintan dan Karimun sudah tidak diperpanjang. Karenanya, kata dia, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk menyusun konsep integrasinya.

Dengan integrasi empat kawasan di provinsi yang sama itu, maka biaya antarkawasan juga lebih efisien.

“Kemarin saya keliling beberapa industri di Bintan. Saya tanya ke beberapa di antara mereka, mereka ngeluh pergerakan antarkawasan administrasinya lebih sulit. Cost lebih tinggi,” kata dia.

Ongkos mengirimkan barang antarkawasan relatif lebih mahal ketimbang mendatangkan kebutuhan dari Singapura. Karenanya dibutuhkan integrasi antarkawasan.

Baca Juga :  Polda Lampung amankan 20 Kg sabu-sabu dari sebuah truk

Ia mengatakan Presiden Jokowi menargetkan pihaknya menyelesaikan konsep integrasi selama 3 bulan. Pihaknya menghubungi Gubernur dan Ketua DPRD Kepri, karena sesuai UU, otoritas di kepala daerah, dan DPRD.

“Ini harus didiskusikan dulu. Arahannya jelas supaya lebih efisien lebih optimal,” kata dia.

Sebagai tahap awal, pihaknya akan mendudukkan kelembagaannya dulu.

“Kita harus hati-hati karena kalau integrasi juga tidak lebih optimal, malah sayang,” kata dia.*

(sbr)

Share :

Baca Juga

Kepri

Warga Datangi Polres, Tunggu Pemeriksaan Gubernur Kepri yang Kena OTT KPK

Berita

Ciptakan Rasa Aman, Polres Karimun Gelar Operasi Ketupat Seligi 2020

Berita

ASN Dilarang Cuti dan Bepergian Ke Luar Daerah Selama Nataru

Batam

Sekwan Kota Batam Ditetapkan Sebagai Tersangka

Berita

Polisi Bekuk Pelaku Pembakar Mobil di Tambusai Utara Riau

Batam

Bandar Besar dari Madura,Kendalikan Tiga Kurir Pembawa Sabu 21,5 Kg

Berita

Tahun 2020, Dana BOS Tingkat Sekolah Dasar Meningkat
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

Ekonomi

Menko Darmin Bantah Pernyataan Presiden Soal Kenaikan Tarif Penerbitan STNK dan BPKB
error: Content is protected !!