Karimun – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 600 ribu per bulan mulai disalurkan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Bertempat di Gedung Nasional Karimun Kepri digelar acara simbolis penyerahan BLT Dana Desa, Senin (11/5/2020) mulai sekitar pukul 09.00 WIB.
Penyerahan dilakukan oleh Bupati Karimun Kepri, Aunur Rafiq kepada dua orang warga dari Desa Tanjung Batu Kecil, Kecamatan Buru.
Acara tersebut turut disaksikan Kepala BNI Cabang Tanjungbalai Karimun Kepri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Karimun Kepri, Suwedi, Camat Buru Helmi, Kades Tanjung Batu Kecil, Syahril dan sejumlah tamu lainnya.
Kepala Dinas PMD Karimun Kepri, Suwedi mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tersebut merupakan tahap pertama bulan April 2020.
Suwedi juga menyebut, penyerahan kali ini merupakan untuk pertama kalinya di Karimun Kepri.
“Desa Tanjungbatu Kecil yang pertama di Karimun dengan jumlah penerima sebanyak 235 Kepala Keluarga (KK),” kata Suwedi, Senin.
Suwedi juga mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tersebut dilakukan secara non tunai melalui nomor rekening BNI.
Penyaluran juga dikatakan Suwedi dilakukan setiap bulan mulai April, Mei dan Juni 2020.
“Tidak bisa dicairkan 3 bulan sekaligus, melainkan tiap bulan Rp 600 ribu. Itu memang aturannya dari pusat,” kata Suwedi.
Bagaimana dengan desa lainnya? Suwedi mengatakan, Kabupaten Karimun memiliki 42 desa.
Sebanyak 13 desa saat ini dalam proses verifikasi di BNI, sedangkan sisanya sebanyak 28 desa masih proses pendataan di lapangan.
“Semoga 13 desa dalam waktu dekat juga menyalurkan,” kata Suwedi.
Perihal total jumlah penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Karimun, Suwedi mengatakan belum mengetahui secara pasti.
Hal itu dikarenakan, data penerima BLT berasal dari usulan desa bersangkutan.
“Ini murni usulan dari desa yang bersangkutan, karna masih berproses, makanya kami belum bisa menyampaikan berapa jumlah total penerima se kabupaten Karimun,” kata Suwedi.
Sedikitnya ada 9 kriteria yang ditentukan Kementerian Desa bagi calon penerima BLT Dana Desa.
Selain itu, data calon penerima juga disepakati melalui musyawarah khusus di tingkat desa yang turut diikuti Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat.
“Kalau ada yang tidak sesuai pasti ada protes saat musyawarah khusus desa itu,” kata Suwedi.**
(ronal)
