KARIMUN — Upaya menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan kebutuhan pembangunan daerah terus dilakukan PT TIMAH (Persero) Tbk di wilayah operasional Perusahaan. Salah satunya melalui konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) yang digelar di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Gedung Nasional Karimun, Kamis (3/9/2026).
Konsultasi publik ini menjadi bagian dari upaya PT TIMAH untuk menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan kebutuhan riil masyarakat serta arah pembangunan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program PPM PT Timah.
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah , mengatakan pembaruan RIPPM PT TIMAH perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, sinkronisasi penting agar program pemberdayaan yang dijalankan perusahaan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis pembangunan di Kepulauan Riau dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program PPM, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, pembangunan infrastruktur, hingga perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Arif menilai kehadiran PT TIMAH di Kabupaten Karimun diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hadirnya PT Timah ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat juga perlu dirancang secara terintegrasi. Dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan mata pencaharian diharapkan dapat saling melengkapi sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun , H. Muhammad Isnaini menekankan pentingnya program pengembangan masyarakat yang memberikan dampak nyata dan dapat diukur.
Menurutnya, program PPM ke depan perlu lebih fokus pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan berupa bibit maupun pupuk kepada petani. Bantuan tersebut sebaiknya tidak berhenti pada saat barang diserahkan, tetapi memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.**
