Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2023.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, didampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, serta dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Natuna.
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Kamis (21/09/2023) siang.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar saat membuka rapat mengatakan, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku rapat dinyatakan korum dan terbuka untuk umum.
“Mari kita dengarkan secara bersama padangan akhir Fraksi-fraksi DPRD Natuna terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun 2023,” ucap Amhar.
Selankutnya Sekretaris Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR), Junaidi, menyampaikan bahwa target pendapatan pada perubahan APBD Natuna tahun anggaran 2023 disepakati sebesar Rp 1,228 Trilyun, yang semula target pada APBD Murni hanya sebesar Rp 1.055 Trilyun.
Kemudian target pada Perubahan APBD Natuna tahun anggaran 2023 disepakati sebesar Rp 1, 233 Trilyun, yang semula target pada APBD Murni hanya sebesar Rp 1.065 Trilyun, dan bertambah sebesar Rp 168 Milyar.
Fraksi PNR juga menyampaikan sumbangsih pikiran, saran dan pendapat untuk Pemda Natuna. Fraksi PNR meminta Bupati Natuna agar dapat mengutamakan transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sesuai dengan amanat undang-undang.
“Kami juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penganggaran pada kegiatan masing-masing OPD, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah,” saran Junaidi, mewakili Fraksi PNR.
Terakhir dari Fraksi Partai Persatuan Damai Natuna (PPDN) dengan juru bicaranya, Wan Aris Munandar meminta agar pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap bangunan pendidikan yang usang.
“Kami meminta agar pemerintah juga lebih memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan dan tempat ibadah serta meminta pemerintah agar mencari solusi guna menangani masalah air bersih di Natuna” harap Wan Aris.
Setelah seluruh Fraksi DPRD Natuna menyampaikan pandangan akhir dan pendapat, pimpinan rapat pun langsung mengetok palu pengesahan APBD-P Natuna tahun anggaran 2023, sebesar Rp 1,233 Triliun.
Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati, serta Ketua beserta Wakil Ketua DPRD Natuna, langsung menandatangani berita acara pengesahan rancangan peraturan APBD-P menjadi Perda APBD-P Kabupaten Natuna tahun anggaran 2023.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Natuna, Wan Siswandi, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto, para pimpinan OPD, FKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para Ketua organisasi non Pemerintah, serta tamu undangan lainnya.**
Reporter: Khairud
Editor: Ura
