Liputankepri.com,Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid bereaksi atas temuan 25 juta pemilih ganda jelang Pemilu 2019. Data ini ditemukan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
“Dua puluh lima juta data pemilih ganda? Jumlah yang sangat luar biasa banyak curangnya,” tegas Hidayat yang juga wakil ketua majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia mengatakan, temuan itu mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya. Antara lain kisruh KTP elektronik, data kependudukan dan membanjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia.
“Kalau KPU dan pemerintah serius inginkan Pemilu yang Luberjurdil, koreksi dulu Rp25 juta data pemilih ganda tersebut,” kata Hidayat, Selasa (4/9/2018).
Sebelumnya, koalisi partai politik (Parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan sekitar Rp25 juta pemilih ganda dari daftar pemilih sementara (DPS).
Untuk itu, daftar pemilih tetap (DPT) yang rencananya bakal diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 5 September 2018 diminta ditunda.
“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat jumpa pers di Kawasan SCBC, Jakarta, Senin malam (3/9/2018).
Koalisi yang terdiri atas PKS, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat itu meminta KPU menyerahkan DPS yang sudah diperbarui terlebih dahulu sebelum menetapkan DPT.
“Menurut KPU jumlah DPT sebanyak 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lalu bayangkan dari 137 juta DPS, ada Rp25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama,” imbuhnya.
Bahkan, berdasarkan temuan koalisi ini, ada satu nama yang tergandakan hingga 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut dia, 25 juta data ganda tersebut setara dengan 18 persen suara nasional.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur dan adil agar demokrasi yang berjalan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya,” ujarnya dalam kesempatan sama.***
