Tanjungpinang – Persoalan mendasar bagi nelayan Kepri terkait sulitnya ketersediaan solar bersubsidi turut menjadi perhatian Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad.
Oleh karenanya, Gubernur Ansar menginstruksikan Asisten II Sekretariat Daerah Kepri Luki Zaiman Prawira untuk melakukan Rapat Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/08).
Dalam rapat tersebut, tampak dihadiri oleh Sales Area Manager Kepulauan Riau PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo Hantoro, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau T.S. Arif Fadillah dan jajaran Forkompinda Kepri.
Luki Zaiman mewakili Gubernur Kepri menyebutkan dalam kunjungan Gubernur Kepri ke beberapa daerah di Kepri selalu mendapatkan keluhan dari para nelayan soal sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Sementara BBM merupakan komponen terpenting dan ongkos terbesar setiap kali nelayan melaut.
“Bapak gubernur berpesan agar kita duduk bersama memecahkan masalah ini, nelayan di Kepri harus benar-benar kita bantu supaya mereka bisa melaut dan kesejahteraannya meningkat,” ucap Luki.
Dari paparan yang disampaikan Kepala Dinas DKP Arif Fadillah, jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang. Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 armada. Adapun dari jumlah armada tersebut, yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297. Solar bersubsidi dikhususkan bagi nelayan kecil dengan kapal bermesin 1 sampai dengan 10 GT.
Saat ini kuota kebutuhan khusus nelayan JBT di Kepulauan Riau mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter. Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Ansar menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor. Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT khususnya untuk nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
“Kita harus cermat untuk mengukur setiap sektor itu berapa yang dibutuhkan, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, kita harus lakukan dengan teliti pembagiannya,” kata Gubernur Ansar dalam instruksinya saat Rakor dengan Bupati dan Walikota, Senin (22/08).
Selain itu, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut. Untuk itu, Gubernur Ansar akan segera membentuk tim pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian, dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat benar sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” instruksi Gubernur Ansar.
Selain itu, Gubernur Ansar juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar bisa menambahkan kuota JBT di Kepulauan Riau. Juga telah dilakukan Kesepakatan Bersama antara KSP (Kantor Staf Presiden) dengan beberapa daerah lainnya, bahwa untuk nelayan dengan kapal s.d 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan JBT. **
