MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Lantai II, Kamis (16/10/2025). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Fraksi PPP Noli Sugiarto mewakili pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum. Ia menyebut, upaya tersebut harus menjadi gerakan kolektif seluruh elemen, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak tatanan masyarakat dan negara. Pencegahan dan pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegas Asmar.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bupati mendorong seluruh ASN untuk memahami bentuk dan dampak korupsi, menolak praktik suap dan gratifikasi, menjadikan integritas sebagai landasan kerja, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari jumlah orang yang ditangkap, melainkan dari perbaikan sistem, penutupan celah praktik korupsi, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Inspektorat: Korupsi Hambat Pembangunan
Sebelumnya, Sekretaris Inspektorat Kepulauan Meranti, Mashudi, dalam laporannya menyebut bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, dibutuhkan langkah sistematis dan berkelanjutan untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan nilai-nilai integritas,” ujarnya.
DPRD Dukung Penguatan Pengawasan
Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiarto, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemkab Meranti dalam menggelar sosialisasi antikorupsi. Ia menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi strategis dalam pencegahan korupsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Kami akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan semangat transparansi serta akuntabilitas tetap menjadi prioritas,” tegas Noli.
Menuju Meranti yang Bersih dan Terpercaya
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya. Bupati Asmar berharap, gerakan antikorupsi di Meranti dapat berjalan secara konsisten dan menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak.
“Dengan kerja sama dan komitmen semua elemen, kita wujudkan Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” pungkasnya.
