Liputankepri.com,Jakarta, – Kementerian Perhubungan(Kemhub) menargetkan jalur kereta api (KA) yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer (km). Adapun panjang jalur KA yang beroperasi saat ini sepanjang 6.000 km.
Kasubdit Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemhub, Yudi Karyanto, menuturkan, panjang jalur KA yang melayani masyarakat saat ini masih terbilang kecil bila dibandingkan luas wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus membangun jalur KA, terutama di luar Jawa.
“Panjang rel yang beroperasi saat ini sekitar 6.000 km dan diharapkan pada 2030 nanti akan menjadi 13.000 km,” ungkap Yudi dalam acara diskusi di Indonesia Railway Conference 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Yudi menambahkan, guna merealisasikan target jalur KA 13.000 km pada 2030 itu, dibutuhkan pendanaan besar mencapai US$ 65,5 miliar, yang terbagi atas pembangunan infrastruktur senilai US$ 30 miliar dan pengadaan kereta senilai US$ 35,5 miliar. Namun, dari total kebutuhan dana tersebut, APBN hanya akan berkontribusi sekitar 36 persen dan sisa 64 persen akan didorong pendanaannya dari BUMN serta swasta.
“Pembiayaan memang menjadi masalah besar. Tapi, ke depan kami mendorong skema PPP (public private partnership). Karena itu, kami mendorong swasta untuk berinvestasi di proyek-proyek perkeretaapian,” terang Yudi.
Menurut Yudi, setidaknya ada 8 proyek pembangunan perkeretaapian ke depan yang didorong untuk dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Beberapa proyek itu, di antaranya Kereta Api Bandara Kertajati, Light Rail Transit (LRT) Cibubur-Bogor, serta Kereta Api Urban Bandung.
“Jadi kita itu memiliki bandara baru, yakni Bandara Kertajati, yang akan menjadi bandara besar seperti Bandara Soekarno Hatta (Tangerang). Karenanya, kami ingin buat koneksi (kereta api) antara Cirebon dan Bandung yang bisa mengakses ke Bandara Kertajati,” ujar Yudi.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Masyarakat Kereta Api Indonesia (Maska), Hermanto Dwiatmoko menjelaskan, pemerintah memang kian gencar melakukan pembangunan infrastruktur perkeretapiaan. Akan tetapi, pembangunan itu tak akan berjalan sesuai target apabila tak didukung pendanaan di luar APBN.
“Tidak bisa semua pembangunan perkeretaapian dananya bersumber dari pemerintah. Pemerintah hanya bisa menanggung sebagian, sisanya itu didorong oleh swasta. Jadi memang kami mendorong swasta untuk masuk, baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Hermanto.
Hermanto menambahkan, swasta bisa terlibat secara tidak langsung dengan mengembangkan teknologi terkait sarana maupun prasarana perkeretaapian melalui kerja sama sama dengan BUMN.
“Misal dengan LEN untuk persinyalan atau dengan INKA untuk sarana. Jadi tidak perlu langsung tapi alih teknologi. Kami harapkan bisa ada tukar menukar pengalaman dan pengetahuan untuk mencari solusi meningkatkan sarana dan prasarana perkeretaapian,” imbuh mantan direktur jenderal perkeretaapian itu.
Sumber: BeritaSatu.com
