Natuna – Bupati Natuna, Wan Siswandi, sudah memikirkan cara-cara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi unggulan yang dimiliki, yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.
Sektor perikanan dan kelautan, serta sektor tambang pasir kuarsa dianggap sebagai sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Natuna di tahun-tahun akan datang.
Dimana APBD Natuna tahun 2022 sebesar Rp 1.040 triliun. Kemudian dari Rp 1.040 triliun itu, sampai hari ini masih ada dana tunda salur dari Kementrian Keuangan sebanyak Rp 228 Miliar.
“Kemudian kemarin dibayar oleh Kementerian Keuangan lebih kurang Rp 80 miliar, artinya masih tersisa sekitar Rp 121 miliar,” ujar siswandi, dalam pemaparannya, Rabu (30/11) malam, saat menghadiri rapat Paripurna penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Natuna tahun anggaran 2023.
Lanjut Siswandi, untuk diketahui secara umum bahwa dari Rp 1.040 triliun dikurang Rp 208 miliar. Seyogyanya uang pemerintah daerah kabupaten Natuna Rp 840 miliar di tambah Rp 80 miliar sehingga bertambah Rp 922 miliar.
“Kita berharap pada awal bulan Desember ini akan dicairkan yang belum tersalur Rp 121 miliar. Itu ketetapan Menteri Keuangan. Bahwa, keuangan kita masih tersisa Rp 121 miliar di pemerintah pusat,” harap Siswandi.
Kemudian oleh sebab itu,kata Siswandi, dengan kondisi keuangan seperti itu, tentunya beberapa saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi partai di DPRD Natuna telah diupayakan.
“Yang sudah kami tindak lanjut adalah mencoba untuk mengali potensi-potensi keuangan yang ada di daerah ini. Diantaranya masalah perikanan, pariwisata dan tambang. Ini potensi yang sudah kelihatan dan seyogyanya bukan rahasia umum,” ujar Siswandi.
Bahkan, Siswandi juga menyampaikan bahwa, pemerintah telah berupaya memaksimalkan beberapa potensi untuk meningkatkan PAD diantaranya, bidang perikanan, pariwisata dan pertambangan.
“Untuk perikanan, rencananya tahun depan akan datang 100 kapal penangkap ikan dari Pati berbobot 50-100 GT. Diperkirakan satu kapal ABK ada 20 orang, secara keseluruhan mencapai 2.000 orang,” kata Siswandi.
Tentunya, kata mantan Sekda tersebut, kalau ini sudah berjalan, otomatis pemerintah daerah menghasilkan PAD melalui potensi di perkirakan mencapai Rp 50 miliar.
“Sudah dihitung-hitung dapat retribusi sekitar Rp 50 miliar per tahun,” beber Siswandi.
Masih kata Siswandi,bahkan tidak hanya itu, tahun depan perusahaan tambang pasir kuarsa akan beroperasi di Natuna.Tentunya, dari kegiatan tersebut diperhitungkan Natuna akan memperoleh pajak sekitar Rp 50 miliar. Artinya, jika ini semua sudah berjalan akan ada potensi penambahan PAD sekitar Rp 100 miliar per tahun.
“Sekarang tinggal menunggu proses perizinan, pelabuhan Jati sudah dibangun, tinggal menunggu ekplorisasi,” terang Siswandi.**
