KEPULAUAN MERANTI — Upaya mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional terus diperkuat PT TIMAH (Persero) Tbk. Salah satunya melalui penyusunan dan pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan perwakilan pemerintah desa, Selasa (1/9/2026).
Pembahasan RIPPM ini menjadi bagian dari langkah PT TIMAH untuk menyelaraskan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan arah pembangunan daerah sekaligus kebutuhan warga di wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait. Forum koordinasi ini menjadi ruang untuk membahas berbagai kebutuhan dan potensi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT TIMAH.
Pelibatan pemerintah daerah dan desa dalam penyusunan RIPPM menjadi penting agar program yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, menilai sinergi antara program PT TIMAH dan agenda pembangunan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Menurutnya, sejumlah bidang dalam RIPPM memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan di Kepulauan Meranti.
“Sinergitas ini perlu dilakukan dengan niat baik agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan. Kehadiran PT TIMAH diharapkan terus memberikan kontribusi nyata bagi suksesnya pembangunan di Kepulauan Meranti,” ujar Sudandri.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mendukung berbagai kebutuhan daerah, terutama konektivitas dan infrastruktur yang menjadi tantangan bagi wilayah kepulauan.
Manfaat program TJSL PT TIMAH juga telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah operasional. Salah satunya Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang.
Pj. Kepala Desa Tanjung Medang, Suyatno, mengatakan masyarakat desanya telah menerima berbagai bentuk dukungan PT TIMAH, mulai dari bantuan pendidikan, paket sembako, hewan kurban, hingga kegiatan pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove.
“Berbagai program PT TIMAH sudah dirasakan masyarakat, mulai dari bantuan pendidikan, paket sembako, hewan kurban, hingga kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove,” kata Suyatno.
Sebagai salah satu wilayah Ring 1, Desa Tanjung Medang berharap penyusunan RIPPM berikutnya dapat semakin mengakomodasi potensi lokal. Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kelautan dan perikanan.
Suyatno menyebut sekitar 70 persen masyarakat Tanjung Medang bekerja sebagai nelayan. Potensi hasil laut seperti ikan dan udang cukup besar, namun sejumlah hasil samping perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami memiliki potensi hasil laut yang besar seperti udang dan ikan. Namun, sejauh ini limbah tangkapan seperti ikan rucah dan kulit udang dari produksi ebi belum termanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap program pemberdayaan ke depan dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah hasil samping perikanan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
“Harapan kami, melalui RIPPM PT TIMAH, ada pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah perikanan tersebut menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pakan ternak maupun olahan kelompok usaha lainnya,” harapnya.
Selain penguatan ekonomi, aspek lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya juga menjadi bagian dari pembahasan RIPPM. Hal ini sejalan dengan upaya membangun program pemberdayaan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pemerintah desa dan kelompok masyarakat juga mengapresiasi pola komunikasi yang dibangun PT TIMAH melalui sosialisasi dan koordinasi sebelum menjalankan aktivitas operasional. Komunikasi tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. (*)
