ANAMBAS- Pelaksanaan proyek Lanjutan Renovasi Pasar Loka senilai Rp24 Miliar di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material yang tidak memiliki legalitas atau berasal dari sumber yang tidak berizin.
Hasil penelusuran dilapangan didapatkan informasi sehingga menguatkan dugaan bahwa material yang digunakan berupa ribuan potong kayu dalam proyek tersebut berasal dari sumber yang tidak diketahui.
Berdasarkan keterangan pelaksana teknis proyek, Andre mengatakan bahwa progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen namun Ia tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak untuk Mesin Pemancang Tiang Pancang (Pile Driver).
“Progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen, namun saya tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak yang dipakai untuk mesin pancang, langsung ke Humas aja pak”, kata Andre.
Proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Prasarana Strategis melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau dengan Kontraktor Pelaksana Kerja Sama Operasional PT Ramadika Mandiri – PT Bengkel Kreatif Utama (KSO RM-BKU).
Proyek tersebut bernomor kontrak HK.02.01/SP.HS/PPK -PS/01/VIII/2026 dengan nilai kontrak Rp.24.806.341.800,- dan masa pelaksanaan 240 hari kalender serta masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Selain itu, proyek tersebut dengan Konsultan Pengawas/MK PT. Arcansia Dwitama Konsultan, KSO PT. Teknik Eksakta serta sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026-2027.
Proyek yang dibiayai dari keuangan negara ini seharusnya menerapkan prinsip pengadaan yang akuntabel dan menggunakan material berupa kayu yang berasal dari sumber yang sah serta memiliki legalitas.
Diketahui bahwa penggunaan kayu untuk setiap proyek pemerintah wajib mematuhi peraturan yang berlaku untuk memastikan aspek legalitas, kelestarian lingkungan, dan optimalisasi produk dalam negeri.
Perlu diketahui bahwa semua produk kayu yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Kayu yang tidak bersertifikat dilarang digunakan dalam proyek pemerintah dan kontraktor atau penyedia barang pun diwajibkan harus membuktikan legalitas dokumen kayu berupa sertifikat legalitas kayu dari pihak pemasok.
Selain itu, dalam proyek pemerintah di Indonesia, penggunaan material kayu diatur secara ketat melalui regulasi tata kelola kehutanan (legalitas asal-usul kayu), pengadaan barang/jasa pemerintah, serta standar teknis konstruksi.
Hal ini merujuk pada regulasi hilir kehutanan seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang memuat bahwa bahwa setiap perusahaan atau penyedia yang menyuplai produk perkayuan wajib menunjukkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Dugaan mengenai asal-usul kayu yang digunakan dalam pekerjaan proyek yang bernilai puluhan miliar tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai legalitas sumber material kayu yang digunakan.
Apabila dugaan tersebut benar, penggunaan material yang berasal dari sumber tidak berizin berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
Undang-undang ini melarang setiap orang atau instansi untuk mengangkut, menguasai, atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana dan denda bagi pihak yang terlibat, termasuk penyedia jasa/kontraktor maupun oknum yang menerima atau menggunakan kayu tersebut dalam proyek
Untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan, Media ini, telah meminta konfirmasi kepada Humas KSO RM-BKU selaku kontraktor pelaksana melalui pesan singkat WhatsApp namun belum tersambung.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan penjelasan substantif terkait asal-usul material kayu dan legalitas pemasok hingga sumber bahan bakar minyak yang digunakan dalam proyek tersebut.
Liputan Kepri tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi KSO RM-BKU maupun instansi terkait untuk menggunakan hak jawab dan memberikan penjelasan resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Raspen Gultom
