ANAMBAS- Aktivitas pembukaan lahan atau land clearing pada proyek Irigasi di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sorotan.
Pasalnya, pekerjaan proyek tersebut sudah mulai dilaksanakan pada hari Selasa, 17 November 2026 meskipun kontrak pekerjaan belum diterbitkan.
Proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Nindya Karya (Persero) namun sampai kini perusahaan pelaksana proyek belum diketahui dan sunber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 senilai Rp.10 Miliar.
Pantauan media ini dilokasi proyek Irigasi tersebut belum ada papan plang proyek, namun alat berat sudah mulai bekerja untuk pembukaan lahan, kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait prosedur pelaksanaan proyek.
Dalam pekerjaan pemerintah, kontrak merupakan dasar hukum yang mengikat antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan.
Secara aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan fisik seperti land clearing (pembersihan lahan) sebelum kontrak ditandatangani dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit.
Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengatur bahwa kontrak ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan.
Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Tahapan waktunya terbagi dalam beberapa proses resmi yang wajib dilalui.
Aktivitas pekerjaan proyek tersebut benar-benar telah dimulai sebelum kontrak resmi diterbitkan, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Perwakilan PT. Nindya Karya (Persero) bernama Dodi, bahwa land clearing sudah dimulai namun masih menunggu material sub kontaktor.
“Kami masih nunggu material subkon, Hari ini kami telah melakukan clearing lokasi bang”, kata Dodi.
Sebagai perwakilan PT. Nindya Karya (Persero), Dodi tidak memberikan informasi mengenai nama perusahaan sub kontaktor dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Pelaksana nya Pak Celi bang, tapi kontraknya belum terbit”, kata Dodi.
Media ini juga telah menghubungi Farras juga sebagai pihak Perwakilan PT. Nindya Karya melalui sambungan seluler namun belum terhubung.
Publik pun berhak mendapatkan kejelasan mengenai status proyek tersebut, termasuk siapa pihak yang memberikan izin dimulainya aktivitas pembukaan lahan.
Bidang Sumber Daya Alam (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Nopi, ketika dihubungi juga belum memberikan keterangan mengenai kontrak proyek tersebut.
Pihak dinas terkait maupun kontraktor diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka demi menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
Penulis : Raspen Gultom










