class="wp-singular post-template-default single single-post postid-269384 single-format-standard wp-custom-logo wp-theme-detak-terkini none">

Home / Berita / Kep Meranti / Riau

Kamis, 19 November 2026 - 17:43 WIB

Pemkab Meranti Terus Matangkan Kerja Sama SBT dengan Malaysia, Percepat Perlindungan PMI di Wilayah Perbatasan.

Jakarta,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempercepat upaya mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya masyarakat di wilayah perbatasan yang bekerja di Malaysia melalui skema Special Border Treatment (SBT).

Setelah menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI di wilayah perbatasan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Pemkab Kepulauan Meranti dalam hal ini Wakil Bupati Muzamil Baharudin, kini melanjutkan langkah konkret dengan mematangkan persiapan kerja sama bersama pihak Malaysia.

Upaya tersebut dilakukannya melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, S.H., M.H, di kantor kementerian tersebut, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas pematangan rancangan perjanjian kerja sama terkait penerapan skema SBT yang nantinya akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pihak Malaysia.

Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan yang telah diterima sebelumnya, sekaligus upaya mempercepat terwujudnya kesepakatan kerja sama lintas negara dalam memberikan perlindungan bagi PMI asal Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.

Melalui skema SBT, diharapkan para pekerja migran asal wilayah perbatasan yang bekerja di Malaysia memperoleh akses bekerja melalui mekanisme yang legal, kepastian kerja, serta perlindungan hukum yang lebih jelas dan sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap, dengan semakin matangnya rancangan perjanjian kerja sama tersebut, proses pembahasan dan kesepakatan dengan pemerintah Malaysia dapat segera ditindaklanjuti hingga terealisasi.

Seperti dikatakan Wabup Muzamil, Pemkab. Meranti menargetkan untuk urusan internal dalam negeri dapat dituntaskan hingga akhir tahun 2026, dan tahun depan 2027 akan difokuskan pada koordinasi dengan pihak Malaysia.

Sekedar informasi sehari sebelumnya Wabup. Muzamil untuk agenda yang sama juga telah melakukan pertemuan dengan Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.. Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden.

Dengan demikian, perjuangan menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi PMI perbatasan tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kepulauan Meranti yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dengan menjadi PMI di Malaysia.

Share :

Baca Juga

Riau

Bom Meledak,Satu Warga Meninggal Dunia

Kep Meranti

Brigadir Mukhtar Rosidi,Putra Desa Alah Air Hadiri Pesta Malam Hiburan Resepi Pernikahan & Silaturahmi Bersama Masyarakat

Batam

Bakamla RI Tangkap 3 Kapal Ikan Ilegal di Selat Malaka

Kep Meranti

Tahun Ini,PT Timah Tbk Salurkan 32 Ekor Hewan Kurban di Wilayah Operasionalnya

Berita

BPS Karimun Gelar Rakor Sensus Penduduk 2020

Kep Meranti

Polres Meranti Gelar Pengecekan dan Pengamanan Di Kantor Bawaslu, Pasca Pelantikan Kepala Daerah

Advertorial

Batam Sampaikan Komitmen Investasi USD 10 Miliar pada Forum Bisnis di Singapura

Berita

Wakil Bupati Meranti Pembina Upacara Hari Jadi Kecamatan Tasik Putri Puyu Ke 7 Tahun 2019
error: Content is protected !!