Meranti – Rapat pembahasan kegiatan dan penggunaan anggaran selama Covid-19 dengan lintas komisi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi PP yang berlangsung di ruang rapat DRPD Kepulauan Meranti, menimbulkan pertanyaan lantaran dilakukan tertutup.
Keberadaan rapat tersebut dikritik Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah bersama massa lainnya yang menunggu diluar ruangan. Ramlan mengaku curiga kalau rapat tertutup dalam pembahasan kegiatan dan penggunaan anggaran Covid-19 antara wakil rakyat dengan pemerintah memiliki konspirasi, Senin (8/6/2020) pagi.
Massa sempat ricuh dan memaksa masuk kedalam ruangan, namun dihadang oleh petugas dari Satpol PP.
“Kenapa harus tertutup?, rapat anggaran Covid inikan menggunakan uang rakyat. Seharusnya rakyat juga layak mengetahuinya. Jika rapat ini dilakukan tertutup maka ini sudah menyalahi aturan dan kami menduga ada konspirasi,” kata Ramlan.
Tegasnya lagi, baiknya rapat tersebut dilakukan terbuka, sehingga media bisa memberitahu kepada kalangan publik. Dengan dilakukan terbuka, lanjutnya, dapat menepis rasa curiga dari sejumlah pihak.
“Memang kita tahu di DPRD ada aturan,bisa dilaksanakan rapat dengan tertutup atau persetujuan dari peserta rapat. Tapi baiknya itu terbuka, agar tidak timbul kecurigaan. hal ini terlihat jelas duga ketua DPRD ini menggunakan kewenangan yang tidak pantas. Kita juga mendengar dalam rapat ini OPD terkait hanya menyampaikan laporan pertangungjawaban hanya secara lisan dan ini tidak benar, harusnya tertulis,” katanya.
Ramlan mengungkapkan, anggaran senilai Rp 36, 5 miliar yang diawalnya disepakati meningkat menjadi Rp 77,5 miliar itu sebaiknya pengunaan dananya dipublikasikan agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dan untuk segera dijelaskan dalam rapat bersama DPRD.
“Untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi dana bencana nasional ini, sebaiknya Bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 harus mempublikasikan agar publik tau apa saja yang sudah dibelanjakan, sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya pengelembungan anggaran, kita sebagai perwakilan rakyat ingin tau dan mendengarkan berapa anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Meranti, dalam menangani wabah virus Corona atau Covid-19 ini” kata Ramlan.
Tambah Ramlan, dalam undangan yang disebarkan melalui WhatsApp, rapat tersebut bersifat terbuka, namun tiba-tiba saja rapat menjadi tertutup.
“Anehnya lagi mengapa rapat pembahasan anggaran penanganan covid ini dilakukan secara tertutup pada hal anggaran itu dari uang rakyat dan untuk rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendengar secara langsung berapa anggaran yang telah digunakan. Sedangkan dalam surat undangan sudah dijelaskan rapat terbuka, ini tentang pembahasan uang rakyat bukan uang pribadi pemerintah,” jelas Ramlan lagi.
Selain itu tokoh perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti itu meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan makanan layak konsumsi dan bergizi bagi masyarakat.
“Dan kami meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak dikonsumsi jangan terulang lagi kejadian yang kemarin.apakah ketua Dprd tahu bahwa bantuan tersebut barang dari luar negeri yang tidak layak dikonsumsi, dan seharusnya bantuan sembako tersebut harus produk lokal serta bantuan beras bukan kualitas permium dan peralatan rawat inap pasien ODP covid-19 mengunakan barang bekas dari luarnegeri (barang seken) untuk itu kami perlu tau, dan kami mengajak pihak Kepolisian, Kejaksaan, teman-teman media dan LSM, serta masyarakat harus bersatu mengawasi penyaluran dana Covid 19 ini,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kepulauan Meranti, dr H Misri Hasanto MKes, usai rapat tertutup tersebut melarikan diri dari pintu belakang kantor DPRD Meranti sehingga belum bisa diminta keterangan.(tmy)
