Liputankepri.com,Meranti- Menindak lanjuti peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian pengadaan Barang/Jasa mengadakan Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupate Kepulauan Meranti Rabu 07/04/2021.
Kegiatan diikuti peserta berjumlah 42 Orang ASN dari OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuka oleh asisten II Asrorudin MM dan berlangsung di ballroom Hotel Grand Meranti.
Menurut Janefi Meza A.MP Kepala bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) kepulauan meranti, Kegiatan yang dilaksanakan tersebut berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan pemerintah yang nantinya dapat menunjang pelaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara professional dan beretika.
“Saya memandang kegiatan ini sangat penting dalam upaya kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah,” ungkapnya
Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti H Muhamad Adil Melalui Asissten II Asrorudi menyampaikan pidatonya bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien, oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
“Dengan adanya tenaga-tenaga bersertifikat pengadaan barang/jasa di setiap OPD bisa lebih efektif dan efisien dengan tetap berpijak pada regulasi yang telah ditetapkan dan selalu menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparan dan adil bagi semua pihak.”
“Secara khusus saya menyambut baik diadakannya Kegiatan Diklat dan Ujian Sertifikasi barang/jasa Pemerintah ini agar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kompetensi serta keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional di bidang Pengadaan Barang/Jasa.”
” Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Pusat Diklat Nasional (Pusdiklatnas), sehingga sertifikat ini merupakan salah satu persyaratan seseorang untuk dapat menjadi Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan diharapkan nantinya dengan meningkatnya kemampuan dalam bidang pengadaan barang/jasa maka instansi dapat melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat secara efektif dan efesien dengan tetap menekannkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan memperlakukan secara adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya,”pungkasnya.(tm)
