Karimun – Kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Tanjungbalai Karimun melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan tahun 2020 sampai akhir 2021.
Pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor Kanwil DJBC, Jalan A. Yani Kelurahan Baran Barat, Kabupaten Karimun, dihadiri Asisten I dan FKPD Kabupaten Karimun. Selasa (15/2).
Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Agung Marhaendra Putra mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Tanjung Balai Karimun bersama Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau selama periode tahun 2020 sampai dengan akhir 2021.
Dalam kurun waktu tersebut Bea Cukai Karimun berhasil melakukan terhadap 230 pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai di wilayah Karimun, dengan rincian: pelanggaran di bidang kepabeanan berupa, 268 karung pakaian bekas, 133 karung sepatu bekas, 26 unit elektronik bekas dari berbagai jenis, 5 coly obat-obatan dan 32 packages berbagai macam lainnya.
Kemudian pelanggaran di bidang Cukai berupa: 1.708.500 batang hasil tembakau, dan 8.031.99 liter minuman mengandung Etil Alkhol berbagai golongan dan merk berupa 24.040 kaleng beer dan 27 botol MMEA golongan B dan C.
“Seluruhnya barang tersebut hari ini kita musnahkan dengan cara dibakar dan digilas pakai exacavor sampai tidak memiliki nilai ekonomis dengan nilai total barang Rp. 1.591.913.000 dengan perkiraan total kerugian negara mencapai Rp. 1.130.307.500,” jelas Agung.
Selanjutnya, Agung menjelaskan, untuk BMN yang dimusnahkan dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri sebanyak, 797.192 batang hasil tembakau dengan nilai barang Rp.317.576.000, dengan potensi kerugian negara Rp.426.621.000.
Dan kemudian, 3.696 liter MMEA golongan A dengan nilai barang Rp.73.440.000 dengan potensi kerugian negara Rp.37.768.500, serta MMEA golongan C sebanyak 12 botol dengan nilai barang Rp.7.800.000 dengan potensi kerugian negara Rp.18.688.500.
“Pemusnahan ini merupakan rangkaian kegiatan yang disejalankan dengan tugas dan fungsi DJBC sebagai Community Protector dalam melindungi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Karimun, dan pemusnahan ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI,” ungkapnya.
Disamping itu kata Agung, pihaknya bersinergi dengan BPOM Batam dalam rangka pemusnahan barang hasil penindakan yang tidak memiliki izin resmi dari instansi tersebut.**
