Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan pembangunan Kota Batam.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Presentasi Uji Publik pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait, Amsakar memaparkan sejumlah kebijakan dan capaian lembaga dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, BP Batam menetapkan lima arah kebijakan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Kelima kebijakan tersebut meliputi penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi dan integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Menurut Amsakar, keterbukaan informasi memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Akses terhadap informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, investor, dan mitra kerja terhadap Kawasan Batam.
Hal tersebut sejalan dengan tren positif sejumlah indikator ekonomi Batam. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,28 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 6,76 persen dan 2024 sebesar 6,69 persen.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Batam pada Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Adapun realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat sebesar Rp39,89 triliun, dari target investasi sepanjang 2026 sebesar Rp70 triliun.
Amsakar menilai, ketersediaan informasi yang terbuka dan kredibel dapat memberikan kepastian bagi investor dalam mengambil keputusan. Karena itu, keterbukaan informasi tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui penguatan peran PPID, BP Batam berharap dapat terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Amsakar berharap, langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi kontribusi nyata BP Batam dalam mendukung kemajuan dan daya saing Kota Batam.***
