class="wp-singular post-template-default single single-post postid-39544 single-format-standard wp-custom-logo wp-theme-detak-terkini unselectable">

Home / Kepri / Tanjungpinang

Rabu, 28 Juli 2021 - 20:15 WIB

Gubernur Kepri: Masih kurangnya komunikasi antar OPD dan TAPD

Tanjungpinang – Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD bukan hanya sekedar memenuhi amanat dari peraturan yang berlaku. Juga untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber dan penggunaan dana secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

“Untuk mencapai komitmen tersebut di atas maka peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna” kata Gubernur Ansar pada Rapat Paripurna Laporan Akhir Banggar DPRD Provinsi Kepri terhadap Hasil Pembahasan Ranperda LPP APBD TA. 2020 Sekaligus Persetujuan DPRD Provinsi Kepri Untuk Ditetapkan Menjadi Perda di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Rabu (28/7).

Baca Juga :  BRGM RI Data Lokasi dan Luas Mangrove di Kepri

Atas penandatangan persetujuan bersama terhadap Ranperda ini, Gubernur Ansar mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin dengan baik kepada ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi.

“Serta ucapan terima kasih khususnya kepada Banggar Ranperda yang secara simultan bekerja siang dan malam dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini di tengah-tengah pandemi covid-19,” ujar Gubernur Ansar.

Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan tanggapan terhadap saran, masukan, dan catatan dari DPRD Provinsi Kepri atas Ranperda ini. Dalam hal konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, Pemprov Kepri menyadari bahwa terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Dari faktor eksternal yang menyebabkan inkonsistensi diantaranya adalah adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD melalui refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Sedangkan dari faktor internal inkonsistensi disebabkan karena masih kurangnya komunikasi antar OPD dan TAPD,” papar Gubernur Ansar.

Baca Juga :  Gubernur Kepri Dan Bupati Karimun hadiri Bakti Sosial Sunatan massal

Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan Pemprov Kepri akan terus berupaya meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran agar tepat sasaran sesuai dengan pagu indikatif dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.**

Share :

Baca Juga

Kepri

Sungai Aur Diro Kuansing Makan Korban

Karimun

Tradisi Warga Karimun Sambut Ramadhan, Kenduri Kampoeng Sehidang Talam

Batam

Masjid Tanjak Ditutup Selama Masa Pemeliharaan

Batam

Daihatsu Astec Open 2018 Gelar Even Bulutangkis di Batam

Karimun

Defisit APBD Membengkak, Bupati Karimun: Besar Pasak Daripada Tiang

Berita

Cawabup Bersinar Dilaporkan ke Bawaslu Karimun

Karimun

Satlantas  Sosialisasikan Disiplin Lalu Lintas Kepada Personil TNI AL

Featured

Wakil Bupati Karimun Tegaskan Penerimaan Siswa Baru Gratis
error: Content is protected !!