Karimun – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si, bersama Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M.Si, membuka secara resmi Musrenbang Kabupaten Karimun Tahun 2021, di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun, Rabu (17/03/2021).
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua beserta anggota DPRD Karimun, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kepri, FKPD Karimun dan Sekda serta OPD Karimun.
Adapun peserta Musrenbang berjumlah 135 orang terdiri dari anggota DPRD Karimun, pimpinan OPD Karimun, instansi vertikal, BUMD Karimun, mahasiswa, perbankan dan ormas Karimun. Yang diselenggaran selama tiga hari dari tanggal 17 s/d 19 Maret 2021.
Kegiatan musrembang yang diawali dengan laporan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Kaban Baperlitbang) Kabupaten Karimun yang di wakili oleh Sekertaris Baperlitbang.
Dalam sambutannya Sekretaris Baperlitbang mengatakan, Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2021 ini dapat dikatakan sebagai musyawarah stakeholder Kabupaten Karimun untuk bersama-sama berperan aktif dalam mematangkan dan mempertajam rancangan RKPD tahun 2021, yang prosesnya diawali dengan musrembang Desa atau Kelurahan, musrembang Kecamatan dan forum OPD yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Dalam Musrenbang tersebut, selaku Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Muhammad Yusuf Sirat menyampaikan rincian pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD Kabupaten Karimun yang terdiri dari seluruh dapil.
Kegiatan musrembang di lanjutkan dengan sambutan Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si,
Pelaksanaan musrenbang merupakan amanat dari undang-undang no 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
Proses perencanaan pembangunan daerah telah kita mulai sejak musrenbang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan dan forum opd, dan pada hari ini melalui musrenbang tingkat kabupaten, kemudian akan dilanjutkan hingga musrenbang tingkat provinsi dan nasional.
Musrenbang tingkat kabupaten memiliki fungsi strategis dan penting karena dalam tahapan ini kita bersama-sama akan mensinkronkan dan merumuskan usulan prioritas pembangunan daerah yang dihasilkan dari usulan masyarakat, usulan pokir dan hasil reses, yang dipadukan dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah, untuk kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten karimun tahun 2022.
Hasil dari musrenbang hendaknya mendukung sasaran dan arah kebijakan yang benar-benar mendorong pencapaian target kinerja pemerintah daerah. Dengan memperhatikan waktu dan biaya yang wajar, efisien, serta azas kepatutan atau dikenal dengan istilah “smart” (specific, measurable, achievable, realistic and timely). Di samping itu rencana kerja yang disusun haruslah bersifat holistik, integratif, tematik dan spasial atau disingkat “hits” untuk menjamin agar rencana kerja yang dipilih saling melengkapi dan mendukung, serta memiliki benang merah untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan serta pemerataan pembangunan kabupaten karimun yang berkeadilan. Melalui tema ini, diharapkan dalam melaksanakan musrenbang, kita mampu menerjemahkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pemulihan dampak pandemi covid-19 dari segala aspek kehidupan.
Selanjutnya Kegiatan Musrembang di lanjutkan dengan sambutan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M Sekaligus membuka kegiatan Musrembang Kabupaten Karimun tahun 2021 dengan di tandai pemukulan gong.
Musrenbang ini adalah musyawarah. Mari kita ubah alur pikir kita, bagaimana dalam waktu singkat kegiatan ini mampu memberikan manfaat. Sejauh mana rencana dapat direalisasikan dan bermanfaat, demikian diungkapkan Gubernur Kepulauan Riau.
Kita tangkap aspirasi masyarakat. Kita kompromikan dengan dewan. Terus kita anggarkan. kita pikirkan bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat.
Gubernur menjelaskan, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional.
Prioritas pembangunan pada tahun 2022, sebagai berikut:
- Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan umkm dan penguatan ketahanan pangan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan;
- Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan;
- Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.**
(Ura)
