Anambas – Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi di 214 daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi Rabu (11/9/2025) di Ruang Media Center Lantai II Kantor Bupati.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bersama Asisten II, Inspektur Daerah, Kepala DKUMPP, Kepala DPPP, Kepala DPMD, Kepala Dishub LH, Kepala Diskominfotik, Kabag Ekonomi, serta perwakilan dari Bulog Anambas.
Ody Karyadi, Asisten II Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan bahwa ada 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras di atas harga acuan pemerintah (HAP). Angka ini jauh lebih besar dibanding jumlah daerah yang mengalami penurunan harga.
Ody, menyebut pada pekan pertama ada 191 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, naik menjadi 193 kabupaten/kota pada pekan kedua, lalu naik lagi menjadi 200 kabupaten/kota dan terakhir menjadi 214 kabupaten /kota pada pekan keempat Agustus 2025.
Harga beras di Anambas saat ini masih stabil, namun untuk mengantisipasi kenaikan harga kita harus menyediakan stok yang cukup agar harga tetap stabil, beras adalah kebutuhan pokok, jika harganya melonjak naik maka ekonomi masyarakat akan makin sulit, dan bisa menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat, apalagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan fokus serta saling koordinasi antar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menstabilkan harga beras di Anambas,” ucap Ody Karyadi.
Ody Karyadi juga menjelaskan, harga rata-rata beras premium di Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan September 2025 adalah 17.000 per kilogram sedangkan di Tanjungpinang mencapai Rp17.500 per kilogram, harga tergolong masih stabil.
“Kita mengharapakan semoga dalam Minggu ini mengalami penurunan harga di kisaran Rp15.000 per kilogram, adanya merek beras Raja Padang sangat mempengaruhi menstabilkan harga beras premium di Anambas. Semoga terus ada dalam pasar sehingga dapat mencapai penurunan harga mencapai target nasional,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Bulog Anambas agar supply beras SPHP untuk Anambas ditingkatkan menjadi 1.500 –2.000 ton untuk menjaga stabilitas harga pasar lokal.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Anambas diharapkan terus berlanjut menggelar operasi pasar murah untuk menstabilkan harga bahan pokok terutama beras.
“Pasar murah tersebut sangat membantu masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, namun tetap menjaga keseimbangan agar tidak merugikan pedagang di pasar,” ucap Ody Karyadi.
Ody Karyadi juga menjelaskan strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan di Anambas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerja sama dengan Bulog dan petani.
“Peningkatan sektor pertanian sehingga dapat mengolah dan produksi beras sendiri dapat mejaga stabilitas harga lokal,” tutup Ody.*
(Raspen Gultom)
