Liputankepri.com,Meranti- Para petani di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur mengeluh bantuan Pembangunan Dam Parit dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa bermanfaat rusak dan pecah pecah.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, pembangunan dibas DPPKP Meranti yang bersumber dana DAK Bidang Pertanian tahun 2019 dengan biaya lebih kurang sebesar Rp 190 juta, yang dilaksanakan Kelompok Tani (Poktan) Bina Listari Lukun Sejahtera yang diketuai terkesan tidak bisa dipungsikan,Jumat 12/06/2020.
Seorang petani bernama Anuar Ibrahim (60) mengatakan,”Sejak pembangunan Dam Parit penahan air asin agar tidak masuk kelahan petani itu dibangun tidak berpungsi dan pecah pecah sehingga air asin malah dengan luluasa masuk ke lahan petani, parahnya lagi air asin yang masuk ke lahan petani terhambat untuk keluar sehingga para petani tidak bisa menanam padi dan tanaman lainya,” Jelas Anuar saat dijumpai media ini di salah satu warung kopi di kota Selatpanjang,Jumat 12/06/2020 siang.
Tambah Anuar dan para petani lainya, pada saat pembanguna mereka juga tidak ada konsultasi sama para petani,”Jika mereka bilang titik kordinak yang mereka bangun itu atas permintaan petani itu tidak benar, mereka tidak ada memberitau atau minta ditunjukan sama petani,”ujar Anuar.
Ketua Gapotan Junaidi menyayangkan dan menjelaskan, bahwa batuan dam parit tersebut sebelumya atas usulan gapotan kedinas sesuai dengan permintaan para petani.
“Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan karena pembangunan Dam Patit itu bukan kelompok Tani (Poktan) binaan dibetuk Musri alias pak Lek yang tergabung didalam Gapotan kita, melainkan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kelompok Tani (Poktan) Bina Listari Lukun Sejahtera yang di bentuk oleh kepala desa diketuai Azuar untuk melakukan perkerjaan. Maka dari itu, Ketika mereka meminta tanda tangan Gapotan tidak saya tandatangani,”jelas Junaidi.
“Memang awalnya saya selaku ketua gapotan yang mengusul kedinas untuk memita bantuan dam parit itu sesuai dengan pemintaan para petani, setelah mendapat bantuan pembangunan dam parit saya sebagai ketua Gapotan dan potan yang saya bentuk juga tidak dilibatkan. Hal ini sudah saya sampaikan kepihak Dinas, dan pihak dinas dalam waktu dekat ini mau turun kelokasi untuk mengecek lansung,”tuturnya.
Atas permasalahan itu Herman salah seorang tokoh masyarakat desa Lukun juga sangat merasa kesal dan kecewa bahkan menilai dalam pembangunan tersebut terindikasi ada konspirasi antara poktan dadadakan dengan kepala desa setempat.
“Mengapa kepala desa bisa membentuk poktan secara dadakan,sementara potan yang dibentuk oleh ketua Gapotan itu sudah ada, maka dari itu sesuai dengan intruksi presiden setiap peroyek desa atau DDS /APBD diawasi masyarakat langsung untuk itu kita minta kepala dinas terkait maupun pihak penegak hukum mengusut tuntas permasalahan ini,” tegas Herman.
Tambahnya lagi, pembangunan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan titik kordinat awal maka dari itu pembangunan yang dilakukan tidak bermanfaat bagi para petani malah para petani tidak bisa bercocoktanam karena air asin masuk kelahan para petani.
“Pembangunan Dam parit yang dibangun kelompok dadakan itu juga jauh dari titik kordinat uang sebelumnya di usulkan, ada lebih kurant 1200 meter,” Ujar Herman.
Sedangkan menurut keterangan Arjuna selaku PPL ( petugas penyuluh pertanian) atau selaku pendamping kelompok pada saat itu ketika dihubungi media ini, sepertinya lempar badan dan mengatakan bahwa ia hanya pengawas.
“Perkerjaan itu tidak ada masalah, perkerjaan sudah selesai dan sudah serah terima kepada poktan, seharusnya poktan lah yang memperbaiki, memang ada yang pecah sedikit dan itu karena tekanan air dan konisi tanah dilokasi juga tidak jauh dari pantai,” kata Arjuna kepada media ini melalui via telfon pribadinya, Jumat 12/06/2020.
Disingung mengenai mutu beton dan titik kordinat ia sepertinya lempar dan mengaku tidak mengetahuinya, dan ia mengaku hanya pengawas dan memoto kegiatan untuk laporan keatasan saja,”Saya hannya pengawas dan tidak tau mengenai butu beton, titik kordinat pembanguna tersebut pun sesuai dengan permintaan para petani dan sebelum pembangunan dilaksanakan kita sudah menanya kepada para petani, mengapa kita tidak konsultasi sama Gapotan didesa tersebut, pada saat itu gapotan tidak bisa dihubungi,”kelahnya.
Sementara itu pihak dinas maupun poktan pelaksana serta kepala desa belum bisa diminta keterangan, hingga berita ini diterbitkan.(tmo)
