Soal Penghapusan Tenaga Honorer , Ini Tuntutan FKPTT Natuna

- Jurnalis

Senin, 4 Juli 2022 - 16:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Natuna –Soal isu penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Ratusan gabugan PTT,GTT, PTT PARAMEDIS,
Melalui Forum Komunikasi Pegawai Tidak Tetap (FKPTT) Natuna mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Natuna.

Isu penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang tertuang dalam Surat Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertangal 31 Mei 2022 tentang Setatus Kepegawaian di Lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Melalui Juru bicara Forum Komunikasi PTT, Wan Fiar, memaparkan beberapa tuntun di hadapan pimpinan DPRD Natuna dan beserta Anggota dan di hadirkan Bupati Wakil Bupati Natuna.di ruang Rapat Rapat DPR, kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur,Kabupaten Natuna, Senin (04/07/2022).

Adapun permintaan dan tuntutan tenaga honorer melalui Forum Komunikasi PTT Natuna diantara nya yaitu :

1. Meminta dukungan Pemerintah Daerah agar tenaga honorer diangkat menjadi P3K secara bertahap. Dimana masa kerja tenaga honorer tidak kurang dari 10 tahun.
2. Meminta penambahan kouta dan formasi tempat kerja.
3. Meminta pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah agar mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer, karena mengingat Natuna masuk daerah perbatasan.
4. Meminta Kepala Daerah dan stakeholder mengambil sikap terhadap aspirasi PTT.

Pada kesempatan yang sama Kepala (BKPSDM) Natuna, Muhamad Alim Sanjaya mengatakan, PTT,GTT dan PTT Paramedis per Juni 2022, sebanyak 1.563 orang.

“Diantaranya PTT sebanyak 1.277 orang, GTT sebanyak 227 orang, dan PTT Paramedis sebanyak 59 orang,” terang Sanjaya.

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar,
mengatakan, pada perinsip dan dasarnya apa yang menjadi tuntutan yang telah di sampaikan oleh Forum Komunikasi PTT ini akan menjadi perhatian dan pemikiran kami di DPRD.

“Persoalan PTT bukan menjadi persoalan di Kabupaten Natuna saja, namun persoalan ini menjadi soal di seluruh Indonesia,”ujar Amhar.

Untuk memperoleh perlakuan khusus,harus membutuhkan perjuangan dalam hal ini dengan satu kata.

“Oleh karna itu kami dari DPRD Natuna akan mengunjungi dan bersurat ke Kementrian dan DPR RI dalam waktu dekat,” tutupnya.(Rudi)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolres Kampar Beri Bantuan Sarana Olahraga ke Desa Ranah Singkuang
Perjanjian Kerja Sama BP Batam – Bank Mandiri: Fokus Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan di Lingkungan BP Batam
Rampungkan Proyek Wind Tower Senilai USD 22 Juta, Batam Tunjukkan Tetap Jadi Magnet Investasi Global
BP Batam Gesa Perbaikan Jaringan Pipa di Kawasan Hotel Vista
Proses Terus Bergulir, BP Batam-Pemko Batam Komit Atasi Persoalan Banjir
Harapan Baru di Tanjung Banon, 117 Kepala Keluarga Tempati Rumah Baru
Kabupaten Bengkalis Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2025
Kepala BP Batam Lantik Pejabat Tingkat III dan IV di Lingkungan BP Batam

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 14:43 WIB

Kapolres Kampar Beri Bantuan Sarana Olahraga ke Desa Ranah Singkuang

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:13 WIB

Perjanjian Kerja Sama BP Batam – Bank Mandiri: Fokus Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan di Lingkungan BP Batam

Selasa, 8 Juli 2025 - 09:13 WIB

Rampungkan Proyek Wind Tower Senilai USD 22 Juta, Batam Tunjukkan Tetap Jadi Magnet Investasi Global

Senin, 7 Juli 2025 - 15:47 WIB

BP Batam Gesa Perbaikan Jaringan Pipa di Kawasan Hotel Vista

Senin, 7 Juli 2025 - 10:40 WIB

Proses Terus Bergulir, BP Batam-Pemko Batam Komit Atasi Persoalan Banjir

Berita Terbaru

Advertorial

BP Batam Gesa Perbaikan Jaringan Pipa di Kawasan Hotel Vista

Senin, 7 Jul 2025 - 15:47 WIB