MERANTI – Dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Kepulauan Meranti, Komisi II DPRD Meranti lakukan upaya konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jum’at (2/10/2020).
Hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman SE, Pimpinan Komisi II Taufiek SM, dan Anggota Komisi II Dedi Yuhara, Basiran SE MM, Panduman Siregar SP dan Muhammad Syafii.
Kedatangan Komisi II disambut oleh Kabid Angkutan Darat Indrasyarkowie dan Kepala UPT Wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andre Kurniawan.
Iskandar Budiman, membuka jalanya rapat menyampaikan bahwa kujungan mereka ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Kepulauan Meranti baik antar pulau maupun dari dan menuju Kepulauan Meranti.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Meranti adalah kabupaten terdiri banyak banyak pulau. Tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik, agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Untuk itu, kami di sini melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mendapatkan masukkan-masukan dan info program-program untuk Meranti sesuai lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau,” kata Iskandar.
Adapun sejumlah poin yang disampaikan Komisi II ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau diantaranya:
Pertama, Komisi II meminta kejelasan tupoksi dan kewenangan dari Dishub Provinsi Riau di wilayah kabupaten. Kedua, meminta saran dan masukan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukan keuangan daerah. Ketiga, meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat Meranti cukup memberatkan. Keempat, jika diperbolehkan Dishub dapat menambah pengoprasionalan armada dari dan menuju Kepulauan Meranti yang kini haya beroperasi satu armada setiap harinya.
Selanjutnya, Komisi II meminta masukan dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan Pemkab dalam mengelola pelabuhan dan angkutan antar pulau yang selama ini belum terkelola dengan baik, baik itu dari sisi keselamatan, pelayanan dan tarif.
terhadap pertanyaan dan masukan yang disampaikan Komisi II, ditanggapi oleh Andre Kurniawan kepala UPT wilayah 3 Dishub Provinsi Riau yang menjelaskan bahwa terkait tata kelola angkutan dalam kabupaten akan menjadi kewenagan kabupaten melalui Dinas Perhubungan. Untuk mengatur dan mengelola perhubungan dalam kabupaten sebaiknya dibuat aturan seperti Perda, Pergub dan SK Bupati.
Selanjutnya, terhadap masukan Komisi II tetang adanya pungutan yang memberatkan bagi masyarakat terutama yang terjadi di Tanjung Buton. Dishub Riau akan menindaklanjuti secepat mungkin untuk diproses pengambil alihan tata kelola pelabuhan dari Pemkab Siak ke Dishub Riau. Setelah itu, Dishub akan menyusun SOP sebaik mungkin sesuai masukan Komisi II agar masyarakat terlayani dengan baik.
“Pada kesempatan ini, kami juga ingin meberikan kabar gembira untuk masyarakat Meranti bahwa KM Roro Berembang akan kembali beroperasi dengan melayani rute Alai, Insit, Pecah Buyung, Kampung Balak dan Sei Selari (Menjelang Pelabuhan Tanjung Buton selesai),” ujarnya.
Dijelaskannya, pengoprasionalan Roro ini akan dimulai setelah surat-surat oprasional yang sebelumnya sudah mati dapat selesai diurus kembali. Jika tidak ada kendala, administrasi tersebut selesai dalam satu bulan mendatang. Selanjutnya disampaikan bahwa pada bulan Desember akan ada penyerahan pengelolaan pelabuhan Roro Insit, Alai dan Tanjung Motong dari Kemenhub ke Pemkab Kepulauan Meranti.
“Terakhir, kami sampaikan ada banyak program dan anggran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti terutama di anggaran Pusat. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam meraih kesempatan ini,” ungkapnya. (Adv/An)
