Liputankepri.com,Bintan – LSM P2KN Provinsi Kepri bersama Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) membahas dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) ,Sabtu (01/7/2018).
Dalam diskusi tersebut perwakilan KDN, Suhairi mengatakan, adanya kawasan KEK dan FTZ di Bintan menjadi pro dan kontra. Soalnya dua dari kawasan yang dibentuk ini, belum dapat menunjukan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.
Salah satu contoh, dengan adanya KEK, jangankan perkembangan, permulaannya saja sudah banyak menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat. Seperti hasil penelusuran LSM P2KN, terkait ijin reklamasi dan lain – lain, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.
Hasil rangkuman liputankepri.com sewaktu pertemuan Ketua DPD Kepri LSM P2KN Kennedy Sihombing, bersama pihak KSOP Kijang, Uripno. Tempo hari, memperlihatkan surat ijin perpanjangan reklamasi, berbentuk Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No KP 627 thn 2018 kepada pihak PT BAI.
Sementara itu, didalam surat tersebut tertulis Pemberian Izin kepada PT BAI untuk melakukan pekerjaan reklamasi perairan didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan ploting pelabuhan kijang.
(A) 0054’52’09’N/ 104’39’35’77” E.
(B) 0054’50’27’N/ 104’39’26’65” E.
Pekerjaan Reklamasi ini, isi luas + 55’89 hektar pada titik kordinat NPWP : 03’235’744’4-044’000, ditetapkan di jakarta pada tanggal 11 April 2018 tertanda Budi Karya Sumadi. Salinan aslinya yang bertanda tangan kepala Biro humas wahyu adji.H.SH.
Kenyataannya atas pelaksanaan, penerbitan surat ijin reklamasi yang diberikan kepada PT BAI pada tanggal 11 april 2018, Kennedy S, menilai adanya pelanggaran aturan didalamnya.
Pertama, perusahaan PT BAI, telah melakukan aktifitas penimbunan secara ugal – ugalan sebelum mendapatkan ijin reklamasi atas lokasi yang ditimbun.
Kedua, perusahaan PT BAI melakukan penyalahgunaan wewenangan yang diberikan dengan melakukan aktifitas penimbunan tanpa kajian AMDAL.
Ketiga, pemberian ijin untuk pelaksanaan reklamasi kepada perusahaan (PT BAI) dapat dikatakan keputusan menteri yang “ngawur”. Karena PT BAI, tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang dapat melakukan reklamasi.
“Bila surat tersebut mengenai ijin lokasi yang akan direklamasi, kita nilai masih pantas, namun bagaimana bisa, kementerian perhubungan memberikan ijin PT BAI melakukan reklamasi yang luasnya ratusan hektar, sementara PT BAI sendiri
tidak mempunya sertifikat keahlian dalam bidang reklamasi,” tanya Kennedy.
Menurut Kennedy, hal ini perlu dicermati oleh gubernur kepri dan bupati bintan sebagai ketua dan wakil dewan kawasan ekonomi khusus. Karena PT BAI selaku Badan Usaha Pengusul KEK Galang Batang bertindak tidak profesional untuk membangun dan mengelola KEK Galang Batang.
Dalam hal lain malahan justru tampak tindakan PT BAI tersebut, mengancam dan merugikan hajat hidup orang ramai terutama masyarakat nelayan serta merugikan negara.
“Kita minta kepada dewan kawasan ekonomi khusus agar membina PT BAI lebih profesional, karena diindonesia ada aturan yang harus diikuti. Dalam KEK memang ijin dan aturan dimudahkan, namun bukan berarti boleh dilanggar” terang Kennedy.
Dalam diskusi yang digelar digedung LAM kemarin, KDN bersama nara sumbernya membahas tentang hal apa yang akan didapat masyarakat dengan adanya kawasan FTZ dan KEK ini.
Sementara itu dalam kesempatan lain usai Pergelaran diskusi tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bintan, Dian Nusa. Menyampaikan,” kehadiran KEK di Galang Batang, tidak ada pengaruh pisitifnya bagi masyarakat.
”Bukannya menurunkan harga kebutuhan, justru sebaliknya harga-harga kebutuhan di Bintan malah lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa, jadi seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama, mengingat lahan yang dipakai oleh PT BAI tidak sedikit. Terlebih karena KEK ini memberikan efek negatif pada nelayan setempat,” sebut Dian kesal
(Budi)
