liputankepri.com, BENGKALIS – Bupati Bengkalis Kasmarni di dampingi Wakil Bupati H Bagus Santoso menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (10/3) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Septian Nugraha didampingi Wakil Ketua I Muhammad Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno.
Kemudian dihadiri juga Bupati Bengkalis Ke-14 Amril Mukminin, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Sri Odit Megonondo, Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, Dandim 0303/Bengkalis, Letkol Arh Irvan Nurdin, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Bayu Soho Rahardjo, Sekretaris Daerah dr Ersan Saputra, serta 27 Anggota DPRD.
Dalam laporan kinerjanya terkait tata kelola pemerintahan, Bupati Kasmarni menyampaikan rasa syukurnya, Dimana pada tahun 2024, Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya Kabupaten / Kota di Provinsi Riau yang menerima “SAKIP Award” pada level bb dengan nilai hasil evaluasi 70,14 dari Ombudsman RI.
“Semua ini tentunya sebuah prestasi membanggakan yang menjadi bukti nyata bahwa upaya kita pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik telah membuahkan hasil yang positif,” katanya.
Namun demikian lanjut Kasmarni, atas segala capaian yang telah kita raih, bukan berarti kita tidak memiliki tantangan dalam melakukan pelayanan maupun pembangunan, terlebih lagi di penghujung tahun 2024, kita terkendala dengan dana transfer, sehingga sangat berpengaruh dengan kegiatan pelayanan dan pembagunan.
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Bupati Kasmarni melaporkan bahwa PAD TA 2024 terjadi sedikit penurunan dari target yang telah ditetapkan.
“Atas penurunan PAD dan pendapatan secara keseluruhan tersebut, kami telah memerintahkan kepada kepala perangkat daerah terkait untuk terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam meningkatkan target serta realisasi pendapatan daerah,” jelas Kasmarni.
Terkait koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, Bupati dua periode tersebut mengatakan banyak manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan koordinasi, diantaranya, terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, terselenggaranya kegiatan pembangunan, dan terciptanya kesatuan gerak/langkah dalam penanganan masalah khususnya isu-isu aktual yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Wanita Pertama di Kabupaten Bengkalis itu juga mengharapkan sumbang saran dan masukkan yang konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, agar menjadi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis ke depannya.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut seluruh Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Bengkalis, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis Hj Siti Aisyah, Ketua DWP Kabupaten Bengkalis Ira Vandriyani, Camat se-Kabupaten Bengkalis,
Pimpinan Bank yang ada di Kabupaten Bengkalis, Pimpinan BUMN dan BUMD se-Kabupaten Bengkalis, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Bengkalis, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan yang di Kabupaten Bengkalis.|Safrizal
