Liputankepri.com, Meranti- Biaya rapid test antigen dan biaya surat kesehatan bepergian luar kota yang selama ini dijalankan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak diketahui peruntukanya dan kini dipertanyakan.
Pasalnya biaya yang dipungut dari hasil rapid test antigen sebesar Rp150.000,00 per orang dan surat kesehatan seharga Rp 15000 selama ini dari masyarakat diduga masuk kantong oknum kadis dinkes yang tidak diketahui peruntukanya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,Minggu 28/03/2021.
Menurut informasi yang di himpun media ini, bahwa setiap biaya yang masuk dari hasil itu langsung diserahkan ke Kadiskes perharinya yang seharusnya dipergunakan untuk membeli kembali peralatan dan obatan itu, kini tidak diketahui peruntukanya sehingga penanganan covid-19 tidak maksimal.
Parahnya lagi untuk memenuhi kebutuhan akhirnya bagi para bawahannya yang bertugas di BLK diduga selalu diperintahkan meminta-minta alat rapid test dan obat-obatan untuk kegunaan penanganan covid-19 oleh Kadiskes meranti kepada Puskesmas terdekat.
“Apalagi momen kegiatan sembayang kubur cina banyak orang-orang dari luar daerah yang tentunya butuh test antigen dengan biaya fantastis, termasuk biaya pembersihan kuburan dan makan para peserta sembayang kuburan cina yang diduga di laksanakan dinas kesehatan sebagai ladang proyek,”kata sumber yang dipercaya kepada media ini,Kamis 25/03/2021.
“Kemudian begitu juga dengan biaya rapid test bersama Panwaslu, KPU hingga KPPS juga terindikasi hanya Proyek Diskes tersebut, sementara yang kita tau hanya para pasien yang tidak kita pungut biaya,”kata sumber.
Sementara itu salah seorang petugas BLK berinisial RY ketika dikonfirmasi media ini, Jumat 26/03/2021 lalu, terkait jumlah dan biaya hasil dari rapid tes antigen selama ini yang dilaksanakan BLK ia tidak mengetahui, ia bukan PJ di BLK.
“Kurang tau jumlahnya karena disini PJ nya bukan saya dan disini ada Dokter kebetulan lagi keluar dan ada koordinator PJ BLK juga lagi keluar,” katanya.
Lanjutnya,”Memang kami dari BLK kadang ditugaskan untuk melaksanakan rapid tes tapi mengenai dari mana dan untuk siapa serta biayanya berapa dan dananya untuk apa kami tidak tau dan kami di sini cuma dikasi nota dinas hanya sebagai pelaksananya saja untuk itu tanya sama kepala dinas saja, karena semuanya sama kepala dinas,”
Sementara itu kadiskes Meranti dr Misri Hasanto setiap kali dikonfirmasi awak media terkait anggaran Covid-19 sering mengindar parahnya lagi sampai memblokir nomor Wa dan telfon sehingga tidak bisa diminta keterangan.(tm)
