Home / NTT

GPD Matim Minta Bupati Agas Kembalikan Hak Rekognis Masyarakat Yang Diamputasi

- Jurnalis

Kamis, 16 Juni 2022 - 20:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manggarai Timur – Gerakan Pemuda Demokratik (GPD) Manggarai Timur,NTT akan melakukan Aksi Jilid II ihwal Polemik Tanah Watu Pajung.

Dalam aksi tersebut, GPD mendesak Bupati Agas untuk secepatnya melakukan mediasi terkait persoalan pembangunan rest area di obyek wisata Watu Pajung yang sampai saat ini belum menemukan titik terang dari beberapa institusi bahkan terkesan abai.

GPD menilai,pembangunan rest area di watu pajung menimbulkan banyak konflik sehingga terkesan ada penindasan bagi masyarakat di sekitar.

Dari beberapa pemberitaan media online, Bupati Agas menegaskan bahwa tanah watu pajung untuk pembangunan rest area itu sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Pemerintah.

Namun, apa yang disampaikan Bupati Agas dalam pemberitaan di beberapa media online tersebut ternyata itu hanya sebagai bahan kampanye bagi masyarakat untuk kepentingan di 2024.

Di bulan Agustus 2021,GPD melakukan aksi jilid 1.Dalam aksi tersebut juga, GPD memperjuangkan hal yang sama yakni minta Bupati Agas untuk mencari solusi terkait dengan polemik tanah watu pajang.

Saat itu, Bupati Agas bersama pemerintah Desa Nanga Mbaur dan juga pihak Kepolisian Sektor(Polsek) Sambi Rampas sebagai penyelenggara negara tidak merespon bahkan mengabaikan tuntutan aksi dari PGD ini.

Kamsudin, Jendral Ketua GPD-Matim,saat dikonfirmasi melalui media ini pada Kamis 16 Juni 2022 via pesan whatsapp menegaskan

“Kami tidak akan tinggal diam dengan masalah ini karena kami tau bahwa pemerintah tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka.”, tegas Kamsudin.

Dikatakannya, untuk kedepannya, kata Kamsudin, kami melakukan mobilisasi massa yang lebih besar lagi pada aksi jilid II nanti.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka soal pembangunan pariwisata di Watu Pajung tetapi ini soal penegakan hukum dan hak rekognisi masyarakat Nanga Mbaur yang diamputasi oleh kekuasaan”, imbuhnya.

Terkait dengan kapan aksi Jilid II ini akan berlangsung, nantikan saja kami dilapangan. Tutupnya Ketua PGD tersebut.(Kordian)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Modus Pinjam Bendera Proyek Puskesmas Paga, Kajari Sikka Harus Contoh Ketegasan Kajari TTU
Pakaian Bekas Impor Marak di Mabar, Disperindag Dan Bea Cukai Terkesan Tutup Mata
Ketua Komisi III DPRD Mabar Desak Pemda Mabar Tertibkan Tambang Di Kawasan Hulu Sungai Kali Wae Mese
Langgar Permentan, Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Desa Mbuit Mark Up Harga Diatas HET
Dugaan Mega Korupsi Ditubuh Pemda Mabar Seret Tiga Nama Pejabat
Haji Ansar Akan Dipolisikan Oleh PT Citra Meutia Energi Sebarkan Berita Hoax
Tiga Dusun Di Desa Sambi Dapat Restu UP2K PT PLN Ruteng
Tuntut Kembalikan Tanah Masyarakat Yang Dirampas Mafia, Kantor BPN Mabar Didemo Massa

Berita Terkait

Senin, 27 Maret 2023 - 20:20 WIB

Modus Pinjam Bendera Proyek Puskesmas Paga, Kajari Sikka Harus Contoh Ketegasan Kajari TTU

Selasa, 21 Maret 2023 - 20:03 WIB

Pakaian Bekas Impor Marak di Mabar, Disperindag Dan Bea Cukai Terkesan Tutup Mata

Sabtu, 11 Maret 2023 - 09:07 WIB

Ketua Komisi III DPRD Mabar Desak Pemda Mabar Tertibkan Tambang Di Kawasan Hulu Sungai Kali Wae Mese

Kamis, 9 Maret 2023 - 11:42 WIB

Langgar Permentan, Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Desa Mbuit Mark Up Harga Diatas HET

Selasa, 7 Maret 2023 - 19:03 WIB

Dugaan Mega Korupsi Ditubuh Pemda Mabar Seret Tiga Nama Pejabat

Berita Terbaru

Advertorial

Jalin Kerja Sama, BP Batam Fokus Benahi Layanan RSBP

Rabu, 9 Jul 2025 - 13:23 WIB