MANGGARAI – Warga Wangkal, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Rius ketika dimintai komentarnya mengatakan, dengan dibukanya sekolah SMPN 9 Reok yang berlokasi di Mbang jelas merupakan kepentingan politik dari orang tertentu.
“Apakah pemerintah kurang peka untuk mengambil keputusan ? Saya kira tidak, ini semua karena kepentingan politik sesaat dari orang tertentu,” tegas Rius Rabu (27/7/2022).
Rius mengatakan, jika pemerintah memaksakan anak-anak dari Wangkal masuk SMPN 9 di Mbang, maka anak-anak dari Wangkal akan masuk SMP Swasta saja, seperti SMP Santo Markus di Pateng.
“Karena selain didikan akademik, anak-anak juga akan dididik disiplin waktu. Mohon maaf bukan berarti mempromosikan sekolah tertentu, karena itu yang kami alami dulu,sebagai almamater,” kata dia.
Rius menambahkan, Kajong merupakan SMP Negeri pilihan terbaik untuk anak-anak tamatan SDI Wangkal dan Romang, ( jika pilihan sekolah Negeri yang terdekat) karena selain lingkungan akademiknya cukup baik, fasilitasnya juga cukup mendukung.
Sementara praktisi pendidikan asal Reok Barat, Hendrik Masur mengatakan, pemerintah Manggarai mendirikan sekolah itu tidak melihat realitas di lapangan. Mereka tidak tahu Mbang itu di mana, berapa jumlah penduduk usia sekolahnya, berapa SD penyangga, dll.
“Lebih dari itu, saya menilai itu pernyataan politis dari pejabat-pejabat yang tidak mau kehilangan muka akibat kebijakan yang buruk,” kata dia.
Hendrik mengatakan, pada sisi lain, larangan pemerintah Kabupaten Manggarai untuk sekolah di SMPN lain selain di Mbang untuk anak-anak dari Wangkal dan Romang katanya karena aturan zonasi.
“Maka ada beberapa poin penting: 1) apakah benar ada peraturan zonasi mengenai pendaftaran sekolah di Manggarai. 2) Jika ada, pernah ada sosialisasi mengenai aturan zonasi itu ? 3) Tujuan utama zonasi itu adalah untuk menghindari favoritisme dalam pengelolaan sekolah/pendidikan. Lha, di Reok Barat itu sudah ada SMPN unggulan yang memang jadi tujuan semua tamatan SD di sana? SMP Lante saja sampai hari ini belum ada gedungnya, malah mau bikin sekolah baru. “Kesimpulannya, hanya ada satu kata: lawan !,” tegas Hendrik.
Hendrik menambahkan, mungkin Bupati Manggarai, kepala dinas dan anggota DPRD yang mendorong pembentukan sekolah itu tidak tahu kalau indeks pembangunan manusia NTT itu urutan ketiga dari bawah, sedikit di atas Papua dan Papua Barat.
“Pertanyaanya kok bisa, padahal sekolah banyak. Ya karena kita lalai upgrade kualitas. Fokus PPO harusnya ke peningkatan fasilitas sekolah-sekolah yang ada, peningkatan kualifikasi guru-guru melalui training berkala soal manajemen kelas dan metodologi mengajar dengan memanfaatkan dana BOS, bikin atau perluas perpustakaan sekolah, buka laboratorium Science dan IT, dst. Fokus di sini dulu kalau kita mau anak-anak dan adik-adik kita bisa bersaing di level yang lebih besar,” tegas Hendrik.
Sementara warga Wangkal lainnya, Sil Jelahi mengatakan, kalau Pemkab Manggarai betul-betul mau menjawab kebutuhan masyarkat, sebaiknya mereka turun ke Wangkal, Kalo dan Romang untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Kalau orang Mbang tidak ego dan anggota DPRD dari Dapil Reok Barat dan Pemkab Manggarai tidak mempunyai kepentingan pribadi, kata dia, membuka sekolah baru di wilayah ini sudah bagus sekali karena sekolah pendukungnya ada dua dan terdiri tiga anak kampung ditambah lagi satu kampung tetangga ( kampung Todok) pemekaran dari Mbuer, Manggarai Barat.
“Yang terpenting letak lokasi sekolah SMPN harus strategis, dalam arti akses dari keempat anak kampung itu mudah, dan saran saya lokasi yang memang paling bagus itu di Romang, pertigaan cabang ke Todok dan Kalo . Saya rasa kalau seperti ini masyarakat di Wangkal dan Kalo pasti setuju,” kata dia.
Informasi yang didapat media ini, SMN 9 Reok di Mbang hanya terdiri dari lima orang siswa dan diajar oleh lima orang guru. Sementara untuk SMP ada 11 mata pelajaran. Itu berarti tidak semua mata pelajaran didapat oleh lima orang siswa itu. Atau bisa saja seorang guru mengajar dua sampai tiga mata pelajaran. Kalau seperti ini, bisa ditebak kualitas siswa lulusan SMPN 9 Reok sangat rendah.
Dari lima orang guru itu, hanya satu orang Pegawai Negeri Sipil dan empat orang swasta. Guru-guru swasta ini digaji oleh semua warga Kampung Mbang tidak terkecuali oleh orangtua yang tidak memiliki anak untuk sekolah di SMPN 9.
Sayang sekali Pemkab Manggarai mendirikan sekolah tanpa melakukan kajian dan melibatkan masyarakat kampung sekitar Mbang. Apakah Bupati Hery Nabit ditipu sama orang tertentu, demi polisi tertentu ?.**
