Jakarta | Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, yang membahas tentang realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023.
Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (7/9/2022) di Gedung Nusantara 1, Jakarta.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon II.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, M. Sarmuji. Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri para anggota komisi VI DPR RI, secara daring dan luring.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menyampaikan realisasi penerimaan BP Batam tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp1.373,85 Triliun atau 72,97 persen dari targetnya.
Angka ini lebih tinggi 41,27 persen dari kinerja tahun 2021 sebesar Rp972,54 Miliar.
Lebih lanjut, Muhammad Rudi menjelaskan, dalam tahun 2023, pagu anggaran belanja BP Batam yang diusulkan adalah sebesar Rp2.068,25 Triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program, yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
“Program prioritas nasional yang akan kami kembangkan yakni, pengembangan infrastruktur seperti Peningkatan Jalan Koridor Utama, dari Pelabuhan Batu Ampar ke Bandara Hang Nadim Batam, Pengerukan Kolam Dermaga Baru Terminal Pelabuhan Curah Cair Kabil, dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dengan Kapasitas 350 liter per detik,” imbuh Muhammad Rudi.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada BP Batam atas prestasinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut hingga penghargaan terakhir untuk laporan keuangan tahun 2020 – 2021.
Komisi VI DPR RI juga mendorong BP Batam untuk memaksimalkan penyerapan realisasi anggaran belanja dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).(hms)
