banner 200x200

Home / Ekonomi / Featured

Selasa, 24 Mei 2016 - 00:33 WIB

Cari Utang Rp12 Triliun, Pemerintah Lelang 4 SUN

Liputankepri.com,Jakarta – Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2016. Ditargetkan, dari lelang SUN ini akan didapat tambahan dana sebesar Rp12 triliun.

Melansir Kemenkeu, jumlah target maksimal dari penerbitan SUN kali ini adalah sebesar Rp18 triliun, yang terdiri dari empat seri, berikut rinciannya.

Seri SPN12170203 (Reopening) jatuh tempo pada 3 Februari 2017, dengan alokasi pembelian non-kompetitif maksimal 50 persen dari yang dimenangkan. Seri FR0056 (Reopening) jatuh tempo pada 15 September 2026 dengan kupon 8,37 persen dan alokasi pembelian non-kompetitif Maksimal 30 persen dari yang dimenangkan.

Baca Juga :  Bupati Meranti Serahkan Hadiah Utama Tabungan Bank Riau-Kepri

Seri FR0073 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2031 dengan kupon 8,75 persen dengan alokasi pembelian non-kompetitif maksimal sebesar 30 persen dari yang dimenangkan. Seri FR0072 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2036 dengan kupon 8,25 persen dengan alokasi pembelian non-kompetitif maksimal 30 persen dari yang dimenangkan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Baca Juga :  Buruh Bangunan Anambas Hijrah ke Natuna

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam mata Uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.08/2015.

(mrt)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Tahun Depan Pemerintah ‘Pecat’ 300 Ribu PNS

Ekonomi

Tercepat di Riau, Pemkab. Meranti Serahkan Laporan LKPD Tahun 2019 Kepada BPK RI 

Featured

Kota Sagu Krisis BBM Polres Meranti Lakukan Monitoring

Ekonomi

Terpilih Sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Rangsang Pesisir, Ini Kata Hendri Irawan

Featured

Coastal Area Tempat Rekreasi Wisata Karimun

Berita

BC Pekan Baru Tegah Ratusan Ribu Batang Rokok Tanpa Cukai

Batam

BNNP Kepri Musnahkan Sabu Seberat 6.578.07 Gram

Berita

Bank OCBC NISP-Imperial Group Kerja Sama Kembangkan Layanan Transaksi
%d blogger menyukai ini: