SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Jumat, 20 November 2026.
Rapat paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si., dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H.
Rapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dua agenda pokok dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027. Kedua, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus persetujuan dan pengesahan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Bagian beserta unsur staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta para undangan.
Memasuki agenda pertama, Pimpinan Sidang menyampaikan bahwa sebelumnya DPRD telah melaksanakan Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi telah menyampaikan argumen, tanggapan, saran, serta masukan melalui juru bicaranya masing-masing.
Tahapan jawaban Kepala Daerah itu merupakan amanat Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (3) huruf a, yang menyatakan bahwa dalam hal prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berasal dari Kepala Daerah, tahapan pembahasannya terdiri atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dan jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kepulauan Meranti kemudian menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam sambutannya mengatakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah disambut sebagai tonggak penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
Di hadapan sidang paripurna, Bupati Asmar menggambarkan betapa kayanya Kepulauan Meranti.
Daerah ini, kata dia, memiliki kekayaan sejarah, adat istiadat, bahasa, tradisi lisan, seni, permainan rakyat, ritual adat, serta kearifan lokal yang tumbuh dan berakar kuat di tengah masyarakat kepulauan dan pesisir.
Warisan budaya itu, tegasnya, bukan sekadar kenangan masa lalu atau pelengkap seremoni.
“Warisan budaya ini bukan sekadar kenangan masa lalu atau pelengkap seremoni, melainkan identitas jati diri sekaligus kompas moral dan sosial masyarakat kita dalam menghadapi perubahan zaman,” kata Asmar.
Karena itu, disahkannya Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah hari itu dinilai sebagai tonggak penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
Regulasi tersebut hadir untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan yang terukur, serta ruang gerak yang lebih luas bagi pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Bapemperda dinilai telah menindaklanjuti dan menyempurnakan ranperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah, meskipun ranperda itu telah dibahas sejak tahun 2024.
Pengesahan itu, menurut Bupati, bukanlah garis akhir dari sebuah proses panjang.
“Pengesahan Peraturan Daerah ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari kerja bersama yang lebih nyata,” ujarnya.
Setelah Perda ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah terkait akan menindaklanjutinya dengan sejumlah langkah konkret.
Pertama, penyusunan aturan pelaksana. Kedua, pendataan dan pencatatan objek pemajuan kebudayaan. Ketiga, penguatan peran sanggar dan komunitas budaya. Keempat, integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan dan sektor pariwisata daerah.
Bupati Asmar menegaskan, pemajuan kebudayaan bukan hanya tentang melestarikan peninggalan masa lalu. Pemajuan kebudayaan mencakup upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan agar terus hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Ia membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, serta generasi muda.
Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, Pemerintah Daerah berharap tersedia landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong pendataan dan pelindungan warisan budaya, mendukung para pelaku budaya, memperluas ruang bagi generasi muda untuk berkarya, serta memperkuat pengenalan kebudayaan daerah.
Selanjutnya, pembahasan Rancangan Perda APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan pada pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Memasuki agenda terakhir, rapat paripurna dilanjutkan dengan laporan Bapemperda terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Sebelum juru bicara Bapemperda menyampaikan laporannya, Pimpinan Dewan mempersilakan Ketua Bapemperda untuk menunjuk juru bicaranya. Setelah itu, juru bicara Bapemperda menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tersebut di hadapan sidang paripurna.
Juru bicara Bapemperda, Rosihan Afrizal menyebutkan, di balik pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, tersimpan perjalanan pembahasan yang cukup panjang. Rancangan itu telah direncanakan sejak tahun 2024, sempat tertunda, berganti judul, hingga akhirnya disempurnakan dan dinyatakan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Oleh karena itu, berdasarkan surat dari Pimpinan DPRD, Bapemperda memandang perlu untuk menelaah kembali dan melanjutkan penyempurnaan rancangan tersebut, agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam perjalanannya, rancangan itu melalui proses pencermatan dan penyempurnaan secara bertahap.
Tahap pertama, pembahasan bersama perangkat daerah teknis, khususnya dinas yang membidangi urusan kebudayaan, untuk memastikan materi pengaturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual kebudayaan daerah.
Tahap kedua, proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, yang memberikan masukan terhadap kesesuaian materi, sistematika, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tahap ketiga, fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Fasilitasi tersebut merupakan koreksi terakhir sebelum Ranperda diajukan untuk memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan demikian, hasil fasilitasi menjadi bagian dari rangkaian penyempurnaan akhir, setelah sebelumnya materi Ranperda dibahas dan dicermati bersama DPRD, perangkat daerah teknis, serta melalui proses harmonisasi.
Bapemperda menegaskan, hasil akhir Ranperda itu merupakan akumulasi dari proses pembahasan yang telah berjalan sejak tahun 2024, pertimbangan teknis perangkat daerah, masukan dalam proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, serta koreksi akhir melalui fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.
Seluruh tahapan tersebut saling melengkapi dalam memastikan agar Ranperda memiliki landasan pengaturan yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bapemperda berharap, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pengaturan itu dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemerintah Daerah melalui perencanaan kebudayaan, inventarisasi dan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan, penguatan kelembagaan, dukungan pendanaan, serta pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menutup laporannya, Bapemperda menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah, perangkat daerah teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, serta seluruh pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan kontribusi dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Ranperda tersebut.
Bapemperda berharap Ranperda itu dapat diterima dan disetujui bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta memberikan manfaat bagi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pimpinan Sidang kemudian menanyakan kepada anggota dewan yang hadir, apakah laporan Bapemperda dapat diteruskan pada pembacaan Rancangan Keputusan Dewan.
Secara aklamasi, seluruh anggota dewan yang hadir menerima dan menyetujui laporan tersebut untuk diteruskan. Palu sidang pun diketuk satu kali sebagai tanda persetujuan.
Pimpinan Sidang kemudian membacakan Rancangan Keputusan Dewan terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Sebelum disahkan, Pimpinan Sidang kembali menanyakan kepada anggota dewan yang hadir, apakah Rancangan Keputusan tersebut setuju untuk disahkan menjadi Keputusan Dewan.
Secara aklamasi, anggota dewan kembali menerima dan menyetujui. Palu kembali diketuk satu kali, menandai pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Setelah pengesahan, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Mengawali jawabannya, Bupati Asmar menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, saran, masukan, kritik, serta perhatian konstruktif terhadap Ranperda APBD 2027.
Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Nina Surya Fitri, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Syaifi Hasan, Fraksi PKB Plus PSI melalui Drs. Jani Pasaribu, M.M., Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Pradista, Fraksi Gerindra melalui Mulyono, Fraksi NasDem melalui Rosihan Afrizal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Pazrul Amraini, dan Fraksi PPP Demokrat melalui Dyan Desmaningsih.
Bupati menegaskan, seluruh pandangan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, sekaligus wujud tanggung jawab bersama dalam memastikan APBD disusun secara cermat, realistis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Setiap masukan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Beberapa pokok pandangan yang memiliki substansi serupa dihimpun dalam satu kelompok pembahasan agar penjelasan lebih terarah dan komprehensif, tanpa mengurangi rasa hormat kepada masing-masing fraksi.
Menjawab pandangan Fraksi PPP Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PKB Plus PSI, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, dan Fraksi Gerindra, Pemerintah Daerah sependapat bahwa setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980 atau Rp1,068 triliun.
Komposisinya terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp874.783.768.550, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp92.921.571.514 atau sekitar 8,70 persen dari total belanja daerah.
Pemerintah Daerah memahami sepenuhnya perhatian fraksi-fraksi terhadap terbatasnya ruang belanja modal, terutama bagi daerah kepulauan yang membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar.
Kebijakan efisiensi dilaksanakan secara selektif dengan mengevaluasi belanja yang belum mendesak, kegiatan yang dapat ditunda, pengadaan yang belum memiliki urgensi memadai, serta biaya operasional yang masih dapat dioptimalkan. Namun, efisiensi ini tidak akan mengurangi pemenuhan pelayanan dasar, kewajiban pemerintah, maupun program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pemerintah Daerah akan menelaah belanja berbasis kinerja dan dampak atau outcome-oriented budgeting, di mana setiap perangkat daerah wajib memastikan kegiatan memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan mekanisme evaluasi agar penganggaran tidak sekadar berorientasi pada besaran serapan.
Terhadap dorongan peningkatan belanja modal, alokasi yang tersedia diarahkan pada infrastruktur yang memiliki urgensi tinggi, manfaat luas, serta mendukung konektivitas dan pelayanan publik dengan mempertimbangkan pemerataan antarwilayah, tingkat kerusakan, jumlah penerima manfaat, kesiapan teknis, dan status kewenangan.
Selain itu, Pemerintah Daerah terus berupaya menjemput sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten, antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi, serta dukungan program Kementerian/Lembaga agar proyek strategis berskala besar tidak seluruhnya membebani fiskal daerah.
Menjawab pandangan Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, dan Fraksi PDI Perjuangan mengenai kondisi jalan poros antarkecamatan dan antardesa, jembatan, pelabuhan, drainase, turap sungai, air bersih, serta pemerataan pembangunan, Bupati menegaskan aspirasi tersebut menjadi perhatian utama dalam penajaman prioritas pembangunan sesuai tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Karakteristik Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan menjadikan konektivitas antarwilayah sebagai faktor vital penggerak ekonomi. Usulan penanganan jalan poros di setiap kecamatan, rehabilitasi pelabuhan bongkar muat antar-pulau serta akses jalan menuju pelabuhan, seperti Pelabuhan Semulut, Mekong, dan Tanjung Samak, yang disoroti Fraksi Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PDI Perjuangan, menjadi bahan inventarisasi dan penajaman prioritas perangkat daerah teknis.
Terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan berat maupun sedang, penanganan akan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala dan rutin.
Mengenai penanganan abrasi pantai yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN, karena skala penanganan dan pembiayaannya melampaui kemampuan APBD Kabupaten, Pemerintah Daerah telah menginventarisasi titik-titik terdampak untuk diusulkan penanganannya kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui pembangunan _breakwater_ atau turap penahan abrasi, sembari mendorong penanganan pada titik yang paling mendesak.
Sementara terkait kebutuhan drainase dan pengendalian banjir yang disampaikan Fraksi Golkar, perangkat daerah teknis akan memetakan titik rawan genangan untuk penanganan fisik sekaligus memperkuat pemeliharaan saluran bersama masyarakat.
Pemerintah Daerah juga sependapat dengan Fraksi PPP Demokrat dan Fraksi PKS bahwa pemerataan pembangunan harus menyentuh desa-desa terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses dengan menyelaraskan aspirasi masyarakat desa ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Menanggapi usulan Fraksi PDI Perjuangan agar Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan PT PLN untuk pengadaan mesin pembangkit baru pada setiap rayon/ULP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati menjelaskan meskipun penyediaan dan pengoperasian pembangkit merupakan kewenangan PT PLN, Pemerintah Daerah terus memperkuat koordinasi dan menyampaikan aspirasi secara resmi agar penambahan kapasitas pembangkit dan peremajaan jaringan di wilayah kepulauan menjadi prioritas peningkatan layanan kelistrikan.
Dalam Program Listrik Desa (Lisdes), Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendata seluruh masyarakat yang belum teraliri listrik. Terdapat dua program, yaitu LISDES sebanyak 955 Rumah Tangga, dan Program BPBL sebanyak 1.812 Rumah Tangga sasaran. Dari total keseluruhan 46.880 Rumah Tangga, sebanyak 2.767 yang belum teraliri listrik, atau sekitar 5,9 persen.
Selanjutnya untuk pembangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), PT PLN menyiapkan sebesar 150 kV yang saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur, di mana tapak menara transmisi diperkirakan 105 menara.
Menanggapi pandangan seluruh fraksi mengenai tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat serta perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah sependapat bahwa penguatan kemandirian fiskal merupakan agenda strategis yang berkelanjutan.
Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980.
Pendapatan itu terdiri atas PAD sebesar Rp185.536.761.562 atau 17,41 persen, serta Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau 82,59 persen.
Untuk mengoptimalkan PAD dengan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp25.616.083.000, Bapenda melaksanakan beberapa langkah konkret.
Pertama, melakukan pemetaan objek pajak baru, mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan besar yang beroperasi di daerah, memperluas pembayaran non-tunai melalui QRIS, mengoperasikan Sistem Cek Pajak Bumi dan Bangunan Online, serta mengembangkan sistem digital PBB-P2 pada tahun 2027 untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran.
Kedua, melakukan inventarisasi, validasi, penagihan aktif melalui surat teguran maupun penagihan langsung, serta pemutakhiran data PBB-P2 yang saat ini tengah berjalan di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat.
Ketiga, memperketat pengawasan PBJT makanan dan minuman, jasa perhotelan, sarang burung walet, serta pajak reklame melalui pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box pada objek pajak restoran dan perhotelan. Khusus pajak sarang burung walet memang mengalami penyesuaian akibat faktor alam dan turunnya harga jual sehingga sebagian pelaku usaha berhenti beroperasi, sedangkan pajak reklame relatif stabil.
Dalam menekan angka piutang pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan serta konsistensi dalam penerimaan target pajak, khususnya bagi wajib pajak skala besar yang menunggak kewajibannya, Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), melalui pemberian Surat Kuasa Khusus mendampingi perangkat daerah dalam melakukan penagihan dan penyelesaian sengketa perpajakan baik litigasi maupun non-litigasi.
Seluruh upaya ini dilaksanakan tanpa menaikkan tarif maupun menambah pungutan baru yang memberatkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Terkait target dividen BUMD, penetapannya mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), proyeksi laba, serta keputusan RUPS sesuai ketentuan. Pemerintah Daerah mengevaluasi kinerja BUMD secara ketat agar penyertaan modal daerah benar-benar didasarkan pada kelayakan usaha dan menghasilkan manfaat ekonomi serta dividen bagi PAD.
Selanjutnya, menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN mengena










