Liputankepri.com,Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun kembali menegaskan agar pusat harus melibatkan Pemprov Kepri dalam pemanfaatan kawasan lego jangkar. Hal ini karena Nurdin ingin keselamatan pelayaran tidak terganggu dan areal tangkap nelayan tetap aman.
“Tolong kami dilibatkan. Karena ini terkait areal tangkap nelayan dan keselamatan pelayaran,” kata Gubernur Nurdin saat menghadiri rapat Langkah dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lego Jangkar di Selat Philips dan Selat Singapura, di Kemenko Maritim dan Sumberdaya, Jakarta, Jumat (5/5).
Rapat ini dipimpin langsung Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan selama satu jam itu, semua ditegaskan Luhut harus ditata ulang pengelolaannya.
“Koordinasi dengan baik. Semua harus dilibatkan. Keterlibatan pemda harus,” kata Luhut.
Luhut ingin pengelolaan selama ini harus diaudit. Hasil audit ini menjadi salah satu dasar untuk meneruskan tata kelola masalah ini.
“Dengarkan juga aspirasi dari pemda karena wilayah daratannya kecil. Revenuenya harus ada. Jangan ada main main lagi,” tegas Luhut.
Kepada wartawan usai pertemuan, Gubernur Nurdin menyebutkan, potensi sektor maritim memang cukup besar. Pembahasan yang dilakukan masih potensi sektor jasa. Belum lagi sektor pariwisata.
“Ini masih sektor jasa, kapal dan logistik. Sampai saat ini belum diputuskan siapa yang mengelolanya,” kata Nurdin.
Luhut menegaskan, potensi laut Indonesia memang besar. Dalam catatannya, potensi itu hingga angka Rp20 ribu triliun. Namun, pemanfaatan pengelolaannya belum sampai 10 persennya.
Terhadap pengelolaan labuh jangkar di Kepri, Luhut menegaskan jangan ada instansi yang mengedepankan ego sektoralnya.
“Apapun yang dikerjakan, kerjakan dalam satu team. Kita harus kompak. Jangan ada satu pun instansi yang mengklaim beres karena dia,” kata mantan Dubes Indonesia di Singapura ini.
Menurut Luhut, hilangkan masalah ego sektoral. Sebagai TNI Luhut percaya betul dengan kerja team.
Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, pihak-pihak terkait dari Kementerian Perhubungan, Kemendagri, KemenPAN RB, pihak TNI dan lainnya.
Banyak kemajuan pada pertemuan itu. Dikabarkan, sebelum Ramadhan, masalah pengelolaan ini akan tuntas.(Humas)
