Liputankepri.com,Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah Presiden Joko Widodo meninjau langsung wilayah Natuna, pascapelanggaran kapal nelayan China atas hak kedaulatan Indonesia di sana, merupakan langkah tepat.
Menurut Hikmahanto, persoalan yang terjadi di Natuna, Kepulauan Riau, bukan hanya sekadar persoalan pertahanan negara semata.
Namun, juga soal kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam yang ada di dalamnya.
“Kita harus bicara sumber daya alam di sana, bukan lagi bicara itu wilayah Indonesia atau bukan. Karena Natuna itu memang hak berdaulat kita, Indonesia,” ujar Hikmahanto,kepada awak media batam tribun news. Kamis (23/6/2016).
Oleh sebab itu, ia mengapresiasi pernyataan pihak Istana bahwa kunjungan Jokowi ke Natuna tersebut, adalah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi. Hikmahanto menilai, pendekatan itu sangat tepat.
“Jangan sampai sumber daya alam yang bermakna bagi kita adalah ekonomi, diklaim juga oleh China,” ujar Hikmahanto.
Ia sekaligus menegaskan bahwa tidak ada sengketa wilayah antara Indonesia dengan China di Natuna.
Sebab, China mengakui bahwa perairan yang sering diterobos nelayannya adalah ‘traditional fishing ground’.
Padahal, istilah itu tidak diakui dalam UNCLOS atau hukum laut internasional.
Sebelumnya, Presiden Jokowi terbang ke Natuna, Kamis pagi. Jokowi dijadwalkan menggelar rapat terbatas di KRI Imam Bonjol-383 yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
“Presiden menggelar rapat terbatas di sana karena ingin melihat secara langsung kondisinya. Sehingga, rencana pengembangan akan lebih terarah, jelas dan sesuai kondisi yang diharapkan,” ujar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam siaran persnya.
Sektor kelautan, perikanan dan wisata bahari adalah sektor yang menjadi sasaran pengembangan.
“Pengembangan di sektor-sektor itu diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Riau,” lanjut dia.
Kunjungan kerja ini tak lama setelah peristiwa pencurian ikan oleh kapal berbendera China di kawasan Natuna
.Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, kunjungan Presiden membawa pesan bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia dan tak bisa diganggu gugat oleh negara manapun, termasuk China.(lk/kcm)
