Labuan Bajo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Marten Mitar mendesak Dinas Teknis dan konsultan agar jangan main-main dalam mengerjakan proyek dana pinjaman.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Mabar saat diwawancarai awak media ini, Jumat 14 Oktober 2022.
Menurutnya, pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur karena masyarakat sangat membutuhkan kualitas pekerjaan yang baik.
Kendati demikian, bila pekerjaan PT Floresko di ruas Lambur-Kotok tidak sesuai standar teknis, maka tim PHO wajib memperhatikan itu agar setiap pekerjaan yang tidak sesuai spek untuk tidak dilakukan opname.
“Mumpung sekarang pekerjaan di ruas Lambur-Kotok itu masih dalam proses pelaksanaan, maka saya mendesak pemerintah baik itu Dinas PU, Konsultan Pengawas, dan Bidang Pembangunan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan yang terjadi. Karena pengawasan pemerintah juga tidak bisa terlepas begitu saja terhadap konsultan,” ungkap Marten Mitar.
Selanjutnya, ketua DPRD ini mengharapkan pada reses tiga ini juga nanti untuk melakukan monitoring semua pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis segera itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
Selain itu, ia juga menyinggung soal agregat yang digunakan PT Floresko pada semua pekerjaan hotmix itu harus melalui pengujian lab dan kuarinya juga harus jelas.
“Kalau material yang di bawa ke PU lain, tetapi yang digunakan di lapangan lain, ini bermasalah. Karena itu tim teknis bersama konsultan memastikan kuari material yang digunakan PT Floresko harus sesuai yang di uji di lab,” tegasnya.
Pihak kontraktor juga harus membuktikan hasil pengujian seluruh material yang mereka gunakan harus sesuai rekomendasi PU. Dan kalau tidak sesuai petunjuk yang dikeluarkan dari lab, maka tim teknis wajib melakukan pembongkaran.
“Jangan material yang di uji di lab dari Wae Longge, kemudian material yang digunakan dari Wae Tajang, ini akan berpotensi masalah,” tutur Marten.
Dan disinilah pentingnya peranan inspektur lapangan, baik dari konsultan maupun dari pengawas teknis. Ini kelalaian kalau sampe terjadi. Karena itu, saya ingatkan kepada pelaksana dari PT Floresko, jangan main-main mengerjakan dana PEN.
“Ingat..! ! dana itu dana pinjaman yang setiap bulan beban pembayaran iurannya kepada rakyat melalu Pemda,” jelas Marten.
Dikatakan, semua unsur pekerjaan yang dihitung secara maksimal oleh konsultan perencana itu sudah memberitahu semua aspek kualitasnya. Dan yang paling penting dalam pekerjaan hotmix itu, suhu hotmix harus memenuhi standar. Dan disini peran semua pengawas lapangan harus setiap hari berada di lapangan.
“Saya punya keyakinan kuat bahwa kalau terjadi pekerjaan seperti temuan di ruas Lambur-Kotok yang dikerjakan PT Floresko, maka dipastikan bahwa Konsultan pengawasnya tidak ada di tempat,” ucapnya.
Dan ini tuntutan bagi tim teknis untuk mengawasi betul tata kerja dari konsultan pengawasnya. Personalia mereka diwajibkan setiap hari berada di lapangan karena setiap pekerjaan harus mendapat persetujuan mereka dulu baru dilaksanakan, dan itu protapnya.
“Saya punya ketakutan,pekerjaan Floresko di ruas Lambur-Kotok yang mengalami tidak sesuai standar teknis materialnya itu,bisa dipastikan konsultan pengawas tidak berada di tempat,” pungkasnya.
Selanjutnya, saya minta tim teknis untuk segera evaluasi pekerjaan di ruas Lambur-Kotok itu. Karena kunci kualitas pekerjaan lapangan itu sangat tergantung pada penguatan pengawasnya. Personalia konsultan yang sudah di muat dalam dokumen kontrak itu, jangan asal nama, tapi tidak ada orangnya.
“Kalau sampe pekerjaannya asal-asal, itu sama dengan pihak pelaksana mencoreng nama baik pemda mabar,” cetusnya.
Pemerintah sudah luar biasa melakukan pinjaman untuk menjawabi infrastruktur yang tidak memadai yang tersebar di 12 kecamatan di kabupaten Manggarai Barat. Dan ruas -ruas yang sudah dialokasi oleh pemerintah selama ini, ruas-ruas prioritas semua yang berpotensi dengan pertumbuhan masyarakat.
Makin kuat-mantap infrastruktur kita di setiap kecamatan dan desa maka makin mantap pula pertumbuhan ekonomi kita. Itulah esensi dari mabar bangkit, mabar mantap.
“Sekali lagi saya ingatkan agar jangan kerja asal-asalan. Buat apa kita punya dana pinjaman kalau kerjanya asal-asalan, ini sama dengan kita bunuh diri dan mencelakakan harapan masyarakat, bupati dan wakil bupati yang sudah melangkah jauh melakukan pinjaman hanya untuk menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat. Semangatnya disitu”, ungkapnya.
Karena itu saya selaku ketua DPRD mengingatkan kepada pemerintah dan pihak pelaksana, jangan asal kerja. Masyarakat sangat membutuhkan kualitas pekerjaan jalan itu. Karena di jalan itulah, harapan hidup masyarakat bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka.**
