Ketua PKN : Tata Kelola Pemerintahan Edi-Weng Sangat Buruk Dan Norak

- Jurnalis

Rabu, 7 September 2022 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manggarai|
Ketua PKN (Pemantau Keuangan Negara) Kabupaten Manggarai Barat, Lorens Logam, mengkritik pengelolaan pemerintahan Edi – Weng. Dia menilai tata kelola pemerintah saat ini salah satu yang terburuk dan sangat norak!

Menurut Logam, Tata Kelola Pemerintahan Edi-Weng semestinya memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai Unsur Utama Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain adanya Transparansi, akuntabilitas dan Partisipasi.

Namun, yang terjadi di Manggarai Barat pengelolaan Pemerintahan jauh dari ketiga prinsip dasar tersebut.

“Jujur saja, korupsi kita saat ini di Mabar sangat aktif, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan daerah bahkan di instansi-instansi pemerintah lainnya”, tutur Lorens, Rabu (7/9/2022).

Alasan menjustifikasi pemerintahan Edi-Weng koruptif karena keterbukaan informasi publik belum dimaknai secara utuh dan tidak transparan. Ada beberapa dugaan peristiwa korupsi di tubuh Pemerintah daerah Mabar saat ini, sehingga kita ajukan permohonan informasi publik sebagai instrumen untuk menelaah dugaan ini.

“Kami sudah bersurat kepada Sekretaris Daerah selaku pimpinan utama PPID (Penjabat Pembuat Informasi Publik) untuk mengajukan permohonan informasi publik terhadap dokumen kontrak kerja proyek-proyek konstruksi namun tidak diabaikan”, imbuh Lorens.

Seperti diketahui pekerjaan konstruksi di Mabar banyak mengalami perubahan kontrak ditengah masa pelaksanaan. Klausul – klausal pada perjanjian kontrak dirubah.

“Saya ambil contoh misalnya, Proyek Lapen yang dalam dokumen kontrak volume pekerjaan 100 Meter. Namun pada saat realisasi hanya dikerjakan 50 meter”,jelasnya.

Pertanyaannya, 50 meter dibawah kemana? Mereka habiskan anggaran yang 50 meter bawa ke pekerjaan galian/pelebaran.
Secara kalkulasi bisnis, keuntungan pekerjaan galian lebih besar ketimbang keuntungan pekerjaan lapen. Ini lahan bancakan dinas teknis dan kontraktor dari jaman dahulu. Makanya tidak maju-maju pembangunan kita. Belum lagi proyek yang sekarang ini, saya prediksi banyak yang diubah dokumen Kontraknya.

Begitupun dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas, nyaris tidak jalan. Masih ingat pembegalan upah tenaga honorer tahun lalu?
Tukang peti jenazah datang tagih utang ke Pemda? Dan persoalan-persoalan lainnya yang marak.

Kita mengalami kemunduran demokrasi saat ini, kita mengalami degradasi etika dan moral bernegara.

“Saya heran juga penegak hukum tidak sensitif melihat Break Of Law, Discretionary Corruption, Abuse Of Power dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kita saat ini. Apa mesti tunggu menjelang akhir jabatan baru diciduk? Atau ada motif lain?”, tutup Lorens.(Kordian)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satlantas Polres Kampar Sosialisasikan Overdimensi dan Overloading di PT UJK Bangkinang Seberang
Gesa Pertumbuhan Ekonomi, BP Batam Usulkan Pagu Anggaran 2026 sebesar Rp 5,328 T
Progres Pergeseran Warga Rempang, 123 KK Tempati Hunian Baru di Tanjung Banon
Jalin Kerja Sama, BP Batam Fokus Benahi Layanan RSBP
PT Timah Kembali Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Melalui Mobil Sehat
Sat Reskrim Polres Meranti Tangkap Pelaku KDRT di Selatpanjang
Kapolres Kampar Beri Bantuan Sarana Olahraga ke Desa Ranah Singkuang
Perjanjian Kerja Sama BP Batam – Bank Mandiri: Fokus Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan di Lingkungan BP Batam

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 09:31 WIB

Satlantas Polres Kampar Sosialisasikan Overdimensi dan Overloading di PT UJK Bangkinang Seberang

Rabu, 9 Juli 2025 - 21:10 WIB

Gesa Pertumbuhan Ekonomi, BP Batam Usulkan Pagu Anggaran 2026 sebesar Rp 5,328 T

Rabu, 9 Juli 2025 - 15:14 WIB

Progres Pergeseran Warga Rempang, 123 KK Tempati Hunian Baru di Tanjung Banon

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:23 WIB

Jalin Kerja Sama, BP Batam Fokus Benahi Layanan RSBP

Selasa, 8 Juli 2025 - 23:30 WIB

PT Timah Kembali Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Melalui Mobil Sehat

Berita Terbaru

Advertorial

Jalin Kerja Sama, BP Batam Fokus Benahi Layanan RSBP

Rabu, 9 Jul 2025 - 13:23 WIB