Liputankepri.com ,Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah hingga saat ini masih terus melakukan kajian perihal lokasi pasti dari Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Yang sudah pasti adalah ibu kota baru tersebut akan berada di Pulau Kalimantan. Bambang juga menjanjikan pada tahun ini sudah bisa diputuskan lokasi pastinya, sehingga pada 2020 semua persiapan termasuk masterplan dan detail desain ibu kota baru sudah bisa disiapkan. Kemudian tahun 2021-2024 mulai dilakukan proses konstruksi.
“Tahun inilah pastinya akan diumumkan (lokasi ibu kota negara baru). Kandidatnya di Pulau Kalimantan,” kata Bambang Brodjonegoro usai acara pemaparan hasil riset dampak ekonomi dari kehadiran layanan Grab, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Di kesempatan sebelumnya, Bambang mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam menentuan lokasi ibu kota negara baru, hingga akhirnya menjatuhkan pilihan pada Pulau Kalimantan. Antara lain lokasinya harus strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (Indonesia Centris).
Selain itu harus tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Lahan tersebut juga harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Lokasi tersebut juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
“Kalau kita bicara gempa bumi, tsunami dan gunung berapi, hanya Pulau Kalimantan yang tidak pernah mengalami bencana tersebut. Atas pertimbangan itu, kita akhirnya memilih Pulau Kalimantan karena risiko bencananya paling kecil,” ujar Bambang.
Hal lainnya yang juga dilihat adalah lokasi ibu kota negara baru ini harus dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Potensi konflik sosialnya juga rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Karena Indonesia adalah negara maritim, letak ibu kota baru ini juga tidak boleh terlalu jauh dari laut.
