Mabar – Kejanggalan proyek peningkatan Irigasi Wae Sar, Desa Kombo Tengah Kec. Macang Pacar kini disikapi secara serius oleh PKN dan Dinas Cipta karya melalui RDP di kantor dinas Cipta karya, Jumat ( 26/08).
Dalam pertemuan itu di pimpin oleh Kadis Cipta karya untuk mendengarkan paparan dari PKN.
Lorens Logam selaku ketua PKN Mabar memberikan paparan dari hasil investigasi di lapangan. Dalam pemaparannya Logam pertanyakan proses perencanaan proyek tersebut.
Menurutnya persoalan tersebut cukup masif karena mendapat penolakan dari petani setempat yang lahannya digunakan untuk saluran air.
Kami mendapat pro kontra realisasi pekerjaan ini karena tidak ada sosialisasi. Akibat pro kontra ini terjadi pergeseran segmen saluran tersier ke tempat yang lain.
Hal ini telah menimbulkan perbedaan gambar kerja dan realisasi pekerjaan.
Berikutnya keterangan Logam, persoalkan material yang digunakan tidak mengikuti panduan teknis, mestinya segala material yang digunakan mesti diuji secara laboratorium untuk menentukan kualifikasi komposisi campuran yang berkualitas.
Informasi yang kita dapatkan di lapangan, kuari dari Reo yang digunakan dan tidak melakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Ini kan sudah jadi pelanggaran,” ungkapnya.
Yang lebih parahnya lagi, pada saluran tersier mengalami kebocoran air melalui dinding dan tidak terjadi pada satu sisi saja, terjadi di dua sisi.
Kalau persoalannya seperti ini maka ada yang salah dalam metode pekerjaan tersebut. Yang lebih parahnya lagi, sejak dimulainya pekerjaan tidak menggunakan MOLEN (Mesin pengaduk beton.)
Ini berdampak buruk pada mutu campuran. Ini sudah terjadi kebocoran uang negara. Karena di RAB jelas sekali item pekerjaan.
Dan yang terakhir itu, minimnya pengawasan tim teknis, baik dari pihak penyedia jasa, konsultan pengawas maupun dari pengawasan dari dinas terkait.
Sementara buruh di lapangan tidak punya kompetensi di bidang teknis, bagaimana baca gambar dan dimensi pekerjaan. Ini udah gak beres.
Kami dorong kepala dinas dan bidang irigasi, supaya bongkar itu pekerjaan. Kalau bisa PHK itu kontraktor pelaksana.
Terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya hingga kina sudah dihubungi namun belum ada jawaban.**
