banner 200x200

Home / Kampar

Sabtu, 22 Oktober 2022 - 03:27 WIB

Polres Dan Pemda Kampar Sidak Izin Proyek Tambang Desa Rimba Beringin. Masyarakat : Kenapa Tetap Beroperasi?

KAMPAR (RIAU), _ Hebohnya pemberitaan terkait proyek pertambangan minerba bebatuan milik PT MMP di Desa Rimba Beringin terus bergulir. Pasalnya belakangan diketahui tim Polres Kampar juga telah turun ke lokasi tambang.

Informasi yang dihimpun media dari narsum (tidak bersedia namanya disebut) didampingi jajaran Polsek Tapung Hulu, tim Polres Kampar turun ke lokasi tambang dilengkapi personil berseragam dinas Polri dan personil tipiter mengenakan pakaian biasa, Senin (17/10/2022.

Belum diketahui dengan pasti kedatangan tim Kepolisian ini. Namun menurut warga di lokasi, kedatang pihak Kepolisian mempertanyakan kelengkapan izin tambang.

Ditambahkan warga, pihak perusahaan tambang tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sesuai yang dipertanyakan Kepolisian.

Masih kata warga, masyarakat yang mengetahui kedatangan pihak Polres Kampar merasakan keanehan.

” Masyarakat bertanya tanya mengapa perusahan tersebut tetap beroperasi sementara tidak memiliki izin lengkap, ” kata warga, Jumat (21/10/22).

Warga menerangkan, usai kedatangan pihak Kepolisian, pihak Pemda Kampar juga hadir di lokasi namun dinilai tidak berpengaruh.

” Di hari yang sama (17/10-red) pertama dari Polres Kampar yang datang, lalu sorenya Pemda Kampar dari banyak Kedinasan yang datang, tetapi ntah apa hasilnya, sudah jelas tidak ada izin yang ditanyakan kog masih terus beroperasi, apakah kedatangan Polres Kampar dan Pemda Kampar dianggap sebelah mata oleh perusahaan, ” terang warga bertanya.

Warga juga menyatakan keheranan dimana dari sejumlah korban yang mengalami naas kecelakaan nyaris merenggut nyawa akibat dampak ceceran tanah proyek tidak dilakukan tindak lanjut oleh Kepolisian maupun Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Baca Juga :  Di Hari Jadi TNI ke-78, Kapolres Kampar Berikan Surprise ke Dandim 0313/KPR

” Dampak proyek jelas jelas sudah makan korban, tapi kedatangan Kepolisian dan Pemerintah Kampar kog tidak ada yang menindaklanjuti hal itu, apakah mereka tidak perduli kepada masyarakat yang jadi korban laka akibat proyek itu, tidak adakah undang undang yang melindungi hak masyarakat atas kejadian itu, ” tanya warga.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Sukaramai larang pihak perusahaan melakukan aktivitas sebelum kondisi jalan dilakukan perawatan, namun hal itu disinyalir terabaikan. Pihak perusahaan tetap beraktivitas hingga dampak ceceran tanah proyek tambang di badan jalan fasilitas umum telah memakan sebanyak lima orang korban.

Masing masing korban mengalami hal yang sama tergelincir saat berkendaraan akibat licinnya jalan terdampak ceceran tanah proyek yang nyaris merenggut nyawa.

Selanjutnya Kepada Desa Rimba Beringin juga layangkan surat larangan beraktivitas sebelum pihak perusahaan dapat melengkapi sebelas item dokumen yang berkaitan dengan perizinan. Lagi lagi hal itu diduga diabaikan hingga pihak perusahaan tetap beraktivitas melakukan pengerukan tanah.

Pada pemberitaan selanjutnya, diketahui Pemerintah Kabupaten Kampar sidak dokumen perizinan proyek tambang pengadaan tanah liat kepentingan penimbunan sumur bor minyak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Kabupaten Kampar.

Sidak ini menurunkan jajaran Dinas Perhubungan, Penegak Perda/Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar, Camat Tapung Hulu, Wira Sastra S. STP. MSi bersama Kepala Desa Rimba Beringin, Etty Ariani, Senin (17/10/22).

Baca Juga :  Polres Kampar Bekuk Pengedar Sabu Warga Desa Tarai Bangun

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar, Ir.Aliman makmur.MSi.PhD akui perusahan tambang minerba bebatuan atau disebut galian C milik PT MMP di Desa Rimba Beringin tidak memiliki izin AMDAL.

Hal itu disampaikan Aliman ketika dikonfirmasi media via nomor seluler telepon genggamnya.

” Belum ada, ” ungkap Aliman, Selasa (18/10/22-red).

Menurut Aliman, pihaknya telah menyurati PT MMP untuk dapat hadir di hadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar membawa dokumen lelgalitas perizinan usaha pertambangan dimaksud.

” kita sudah menyurati mereka agar datang membawa dokumen dokumen yang ada sama mereka, kita gak tau apakah mereka (PT MMP-red) sudah lewat AMDAL PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kita gak tau, jika nanti dokumen nya gak ada maka akan kita tegur secara lisan bahkan teguran keras sesuai UU nomor 32 tahun 2009 lewat Pemerintah, ” kata Aliman.

Publick bertanya :

1. Apakah proyek pertambangan yang belum melengkapi dokumen perizinan dapat terus beroperasi tanpa sanksi hukum ?

2. Apakah kedatang Kepolisian dan Pemerintah ke lokasi tambang dianggap sebelah mata oleh perusahaan ?

 

Bersmbung …. !

(Ocu)

Share :

Baca Juga

Kampar

Pj Bupati Kampar Minta Koseka Menjadi Wadah Membangun Negeri dan Ajang Silaturrahmi Bagi Pecinta Olahraga Sepeda

Kampar

Mantan Istri Ditangkap Polisi Gara-gara Gadaikan Motor Mantan Suaminya

Kampar

Sijago Merah Lalap Satu Rumah di Desa Kuntu

Kampar

Kisah Nyata : Sudah Jatuh Tertimpa Tangan dan Disiram Cat Lagi, Inilah Kisah Yang di Alami Samsul Arifin

Kampar

Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Polres Kampar Gelar Tabligh Akbar dan Doa Bersama

Kampar

Tragis, Dua Orang Pekerja Tewas Tersengat Arus Listrik Tegangan Tinggi

Kampar

Polisi Bekuk Dua Orang Bandar Sabu Dirumahnya

Kampar

Terima Kunjungan Bapenda Kampar, Kanwil Kemenkumham Riau Bahas Naskah Akademik Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
%d blogger menyukai ini: