Karimun – Kondisi keuangan daerah Pemkab Karimun saat ini mengalami defisit yang mengakibatkan ekonomi masyarakat morat-marit. Akan tetapi tidak berpengaruh terhadap tiga pimpinan DPRD Kabupaten Karimun.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, secara diam-diam justru sekretariat DPRD kabupaten Karimun menggelontorkan anggaran hampir Rp2 miliar untuk tiga kendaraan dinas baru pimpinan dewan.
Ironisnya, belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan tersebut menelan biaya sebesar Rp1.981.075.056 dan tercantum dalam APBD Perubahan (APBD P) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.
Pembelian mobil dinas tersebut diakui oleh Eddie Muar Sekretaris DPRD Karimun yang dikutip dari harianmetropolitan.co.id
“Kalau unitnya tiga mobil, Pak… untuk pimpinan,” ujar Sekretaris DPRD Karimun, Eddie Muar.
Kritikan masyarakat ini tentu beralasan Pernyataan bahwa pembelian mobil mewah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melukai hati masyarakat adalah sentimen umum yang sering muncul terkait isu pengadaan kendaraan dinas yang mahal.
Masyarakat dan pengamat publik mengkritik pembelian mobil mewah ini, terutama ketika kondisi ekonomi sedang sulit atau banyak kebutuhan mendesak lainnya di masyarakat yang belum terpenuhi.
Tindakan ini sering dianggap sebagai pemborosan anggaran dan menunjukkan kurangnya empati wakil rakyat terhadap kondisi warganya.
“Di tengah masyarakat butuh perhatian dan sentuhan dari pemerintah, DPRD Karimun malah sibuk menganggarkan sejumlah mobil dinas pimpinan DPRD dengan harga yang fantastis,” ujar Eflinaldi ketua DPD Lidik Krimsus RI kepada media ini.
Bukan itu saja, tak tanggung-tanggung, mobil yang di beli dua unit Toyota Innova dan satu unit Mitsubishi Pajero dengan nilai Rp1.981.075.056.
Ketika anggota DPRD, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang saat ini sedang menyoroti bagaimana kemewahan fasilitas dan gaji besar yang diperoleh anggota DPRD.
“Saya pikir pengadaan ini menjadi cerminan bahwa anggota DPRD utamanya unsur pimpinan tidak mempunyai empati sosial,” ucapnya pada Minggu, 2 November 2025.
Menurutnya, DPRD Karimun seolah tidak lagi memandang penting harapan dan suara-suara rakyat, melainkan lebih cenderung mementingkan kenyamanan fasilitas dengan standar kemewahan yang dipertontonkan kepada publik.
“Menurut saya ini sangat mencederai perasaan publik apalagi insentif RT/RW Karimun sempat menunggu pencairan selama 5 bulan dan ini menjadi buruk ketika sorotan publik harus mengarah kepada DPRD lembaga legislatif,” tegasnya.
Senada disampaikan Arjuna warga Baran, sebelumnya ketua DPRD, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II, sudah memiliki mobil Pajero dan Innova Reborn Venture warna hitam.
“Di saat rakyat menjerit dan mahasiswa turun ke jalan menuntut transparansi serta keberpihakan wakil rakyat, justru DPRD Karimun menunjukkan sikap hedonis dengan membeli mobil dinas mewah. Ini bentuk pemborosan anggaran,” tegas Arjun.
Kendati demikian, kebijakan pengadaan mobil dinas tidak hanya melukai perasaan rakyat, tetapi juga berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kebijakan seperti ini bisa memicu gelombang kemarahan masyarakat yang lebih besar,” ujarnya.***
