Natuna- Miliki kemiripan dengan daerah Hawaii, Rodhial berharap Pemerintah Pusat bangun Natuna seperti Hawaii.
Dimana Hawaii adalah satu dari dua negara bagian Amerika Serikat yang letaknya terpisah dari daratan utama.
Letak geografisnya berada di tengah Samudra Pasifik dan berjarak sekitar 2.000 mil (3.200 km) dari wilayah barat daya AS.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda saat memimpin diskusi bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan(KSP) RI dengan tema “Dinamika Aspek Hukum di Wilayah Perbatasan Daerah dan Problematika Pertahanan Keamanannya”.
Diskusi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati,Lantai ll, JL.Batu Sisir,Bukit Arai,Kecamatan Bunguran Timur,Kabupaten Natuna,pada Kamis, (02/02/23) siang.
Rodhial Huda, mengatakan Hawaii merupakan suatu wilayah yang sangat mirip dengan Natuna, dan mungkin secara Sumber Daya Alam (SDA) lebih bagus dari Natuna. Hawaii menggabungkan pembangunan militer,pariwisata dan perikanan dan dimana Hawaii sangat terkenal dengan pusat militer,pariwisata, dan perikanan dan itulah pola yang paling dekat jika ingin membangun Natuna.
“Dan untuk memulainya tentunya dengan adanya event Internasional, ada festival Asean yang mestinya dilakukan oleh pemerintah pusat di Natuna ini,”ujar Rodhial.
Lanjut Rodhial,untuk pembangunan Natuna yang seperti hawaii itu bisa diambil alih oleh pemerintah pusat, karena jika diserahkan dengan pemerintah daerah yang APBD nya tidak mencapai 1 terliun dan SDM yang tidak memadai pasti tidak akan bisa berjalan dengan cepat maka Natuna kedepan hanya seperti ini saja.
“Artinya, kami pemerintah daerah persilahkan pemerintah pusat untuk mengambil alih dalam hal pembangunan supaya 30 persen migas dan hasil perikanan akan diberi manfaat untuk daerah ini,”harap Rodhial.
Bahkan, Rodhial juga mengatakan dengan memiliki kekayaan migas dan perikanan,la juga mengusulkan Natuna untuk menjadi prioritas kawasan ekonomi maritim.
Mengenai soal kemaritiman,selaku tokoh maritim Natuna, Rodial Huda, juga menyampaikan akan persoalan yang terjadi di laut Natuna belakang ini, la berharap kehadiran kapal pantura datang mengisi laut natuna memiliki kesepakatan bersama KKP.
“Kapal pantura datang ke laut Natuna hanya untuk mengisi daerah tangka 30 mil dari pingir pantai, namun kenyataannya hari ini kapal-kapal tersebut masuk ke area tangkap nelayan tradisional, ini perlu didengar dan diperhatikan oleh KSP selaku orang tua kami,”harap Rodhial.
Karena kata Rodial, saat ini nelayan lokal khawatir tentang akan masa depan mereka akan mata pencarian mereka. Bahkan dulunya Menteri KKP juga berjanji sebelum melakukan penangkapan terukur ini dilakukan, nelayan lokal dilakukan pemberdayaan
terlebih dahulu, namun kenyataan sampai hari ini pemberdayaan nelayan lokal belum berjalan, sedangkan nelayan dari daerah luar sudah berjalan.
“Ini perlu dimediasi antara pemerintah daerah dengan menteri KKP dan persoalan agar nelayan luar tidak masuk di area dibawah 30 mil dari pinggir pantai atau penangkapan terukur ini berjalan tetapi bagaimana Natuna juga akan mendapat manfaatnya dari hasilnya itu,” tutup Rodial.
Sementara itu, Wakil Ketua l DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dalam diskusi tersebut juga menyampaikan akan perihal tentang keterlambatan pemerintah pusat dalam tranfer pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Yang selalu menjadi was-was disetiap tahun dan akhir tahun.
“Yang menjadi permasalahan kami di sipil ini, setiap tahun dan akhir tahun jantung kami yang berada di daerah selalu was-was, kami berharap pemerintah pusat yang setiap tahunnya daerah menunggu dana DAK dari pusat ke daerah yang selalu ditunggu, kami minta itu untuk dilancarkan untuk setiap bulanya,”harap Ganda.
Karena, menurut Ganda, daerah punya mesin,mesinnya PNS yang harus mendapatkan tunjangan dari kegiatan-kegiatan mereka,Karena kalau ASN sudah mendapat tunjangan yang pas tentunya perputaran perekonomian di Natuna menjadi lancar.(KHAIRUD)
