“Jika dalam pencairan triwulan ketiga 2016 pada September ini, jumlah peserta PKH sebanyak 3,5 juta keluarga, maka pada November mendatang akan ditambah lagi sebanyak 2,5 juta keluarga.
Liputankepri.com,Karimun – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan pemerintah tidak akan memotong dana Program Keluarga Harapan (PKH) meski ada kebijakan efisiensi dan penghematan di semua kementerian dan lembaga.
“Itu sudah menjadi komitmen Bapak Presiden, dana PKH tidak boleh dikurangi, dana bansos tidak boleh dipotong,” kata Menteri Khofifah saat menyerahkan secara simbolis dana PKH di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (13/9/2016).
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk tidak memotong dana PKH, tetapi mengambil keputusan untuk menambah cakupan penerima dana PKH.
Jika dalam pencairan triwulan ketiga 2016 pada September ini, jumlah peserta PKH sebanyak 3,5 juta keluarga, maka pada November mendatang akan ditambah lagi sebanyak 2,5 juta keluarga.
“Dengan demikian, jumlah keluarga di Indonesia yang menerima dana PKH menjadi 6 juta keluarga,” katanya.
Khusus untuk kepulauan Karimun, Khofifah secara resmi merealisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.160 keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Karimun.
“Jika hari ini jumlah penerima dana PKH di Kabupaten Karimun sebanyak 1.160 keluarga, maka pada November nanti akan bertambah menjadi 2.255 keluarga. Kepada teman-teman media, ingin saya sampaikan tidak berarti kemiskinan di Kabupaten Karimun bertambah, tetapi pemerintah mempunyai komitmen ingin meluaskan cakupan penerima program ini,” katanya.
Untuk itu, dia mengajak jajaran pelaksana maupun penerima dana PKH di daerah benar-benar memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dan berdampak positif dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
“Manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya,” kata Menteri.
Kementerian Sosial, lanjut dia, juga akan menerapkan teknis pencairan berbagai program perlindungan sosial melalui satu kartu yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
KKS, jelas dia, dapat digunakan untuk penerima Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, beras sejahtera atau raskin dan program-program lainnya.
“Kartu ini bisa disebut kartu bisa. Bansos kabupaten dan provinsi bisa, elpiji tiga kilo juga bisa, masing-masing ada e-walletnya. Nanti, bank mitra bisa menyiapkan dasbor di kantor kabupaten/kota agar pemerintah daerah juga bisa memonitor pelaksanaannya,” tuturnya.
Pemberlakuan KKS, tambah Khofifah, dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota.
“Tadi, kartu ini baru diluncurkan di Batam dan akan dilanjutkan secara bertahap di kabupaten/kota lain,” katanya.
Khofifah dalam kesempatan itu mengatakan, pencairan dana PKH tersebut merupakan yang ketiga dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya turun ke Karimun, adalah untuk memastikan pencairan dana bansos PKH tahap ketiga tersebut berjalan dengan baik.
“Kabupaten Karimun termasuk daerah yang sudah selesai ‘closing’ datanya, sehingga sudah bisa melakukan pencairan dana PKH. Kenapa saya turun ke Karimun? karena saya ingin memastikan langsung pencairan dana ini,” ungkap Khofifah yang didampingi Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Nur Pudjianto.
Dalam dialog itu, Khofifah mempertanyakan kemana saja dana yang telah diberikan pemerintah melalui PKH itu oleh masyarakat sejak April dan Juni 2016. Dia juga mempertanyakan apakah bantuan itu ada yang dipotong.
Begitu mendapat jawaban kalau dana tak dipotong, maka dia juga mengucapkan terima kasih kepada petugas pendamping PKH di Karimun.
Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah pusat melalui PKH yang telah membantu masyarakat hingga terwujudnya program pengentasan kemiskinan di Karimun. Apalagi, jumlah penerima bantuan tersebut makin bertambah setiap per tri wulannya.
Kata Anwar Hasyim, jika pada 2012 lalu, jumlah penerima PKH hanya untuk 660 keluarga di 5 kecamatan di Kabupaten Karimun, maka pada tri wulan ketiga 2016 ini jauh meningkat menjadi 1.160 keluarga di 12 kecamatan se Kabupaten Karimun, dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp2.473.890.000.[jat]
