Meranti– Bupati Kepulauan Meranti HM Adil, meluahkan kekecewaannya di hadapan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri atas rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diperoleh Kabupaten penghasil minyak, di dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) kemarin.
Bupati Adil juga membeberkan perolehan DBH Migas tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 114 miliar. Kedua pejabat Kemendagri tersebut yakni Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo dan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni.
Menurut Adil, penerimaan DBH sebesar Rp 114 miliar tahun lalu didasarkan hitungan harga minyak 60 Dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 Dollar AS per barel.
“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta,” ungkap Bupati Adil.
Padahal kata Adil, pada 2022 lalu terdapat penambahan 13 sumur minyak di kabupatennya hingga menjadi 19 sumur. Target produksi mencapai 9.000 barel per hari yang merupakan kenaikan cukup signifikan.
Adil menegaskan, jika tahun depan DBH Migas yang diperoleh tidak naik maka minyak di Kepulauan Meranti tidak lagi dieksploitasi.
“Jadi kalau seandainya DBH tidak naik padahal produksi meningkat, maka keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami diisap oleh pusat,” kata Adil.
Ia aneh dengan kebijakan keuangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan. Ketika lifting minyak naik, pembagian DBH ke daerah penghasil malah berkurang.
“Meranti itu daerah penghasil minyak termiskin di Indonesia. Gimana kami tak miskin, uang kami tidak dibagikan. Bapak bilang dibagi rata, Dibagi rata kemana? Minyak kami ada 103 sumur sudah kering, kalau 100 sumur lagi kering maka miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi dan pusat, serahkan sajalah duit minyak kami, selesailah sudah,” cerca Adil.
Dikesempatan itu ia juga menekankan, jika pemerintah pusat tidak mau mengurus Meranti ia meminta Meranti di kasikan ke negeri Malaysia.
“Jika pusat tidak mau mengurus kami Meranti kasikan kenegeri sebelah. Jika tidak juga, nanti kita ketemu di mahkamah, tunggu gugatan saya. Kata Adil dengan tegas.(tm)
