Meranti– Meski pihak Pertamina Patra Niaga menjalin kerjasama dengan BPH Migas, Pemerintah dan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta berkomitmen untuk menindak tegas jika ada oknum APMS yang penyalahgunaan BBM subsidi.
Sebagai mana hal tersebut dikatakan, Imam selaku humas Pertamina Patra Niaga kepada media ini sebelumnya, namun hal tersebut terkesan tidak berlaku bagi pihak Agen Premium Minyak Solar (APMS) PT Mas Artha Sarana milik Martin yang di Selatpanjang.
Bagai mana tidak, Bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat Meranti, APMS PT Mas Artha Sarana tersebut yang selama ini diketahui menyalurkan BBM subsidi jenis Biosolar diduga tidak tepat sasaran, hingga saat ini tidak tersentuh hukum apa lagi sangsi tegas dari Pertamina.Senin 01/01/2023.
Dari dari informasi yang dihimpun awak media ini dilapangan, Selang beberapa hari setelah BBM subsidi masuk ke Gudang PT Mas Artha Sarana di Tanjung Harapan Selatpanjang. dimana BBM yang jatah kuota untuk didistribusikan ke masyarakat namun diduga dimainkan peredarannya oleh Oknum-oknum APMS dan dijual kepada oknum tertentu yang tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi, sehingga harga BBM subsidi jenis solar yang beredar ditengah-tengah masyarakat Meranti tidak wajar.
Sehingga hal itu membuat masyarakat yang menggunakannya merasa tercekik sehingga menghambat mata pencarian mereka contohnya nelayan dan pengusaha jasa angkutan laut.
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koprasi, dan UKM (Disperindagkopukm) Kabupaten Kepulauan Meranti, Marwan, tidak munafik kan hal tersebut namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena terkait pengawasan dan penindakan tidak lagi kewenangan daerah.
“Memang ada kita dengar dan ada yang nelfon menanyakan hal itu, kalian dan kawan-kawan tau lah dilapangan siapa-siapa yang bermain,”Kata Marwan kepada media ini sebelumnya.
Terkait pengawasan dan tindakan, saat itu ia menjelaskan tidak lagi menjadi kewenangan dinas dan tidak sama sekali melibatkan daerah.
“Untuk pengawasan dan penindakan sesuai aturan sekarang menjadi kewenangan Pertamina dan tidak lagi menjadi kewenangan kita, kalau untuk pendistribusiannya BBM ke pengencer memang harus ada rekomendasi, dari Kepala Desa, Kelurahan, Camat dan Dinas Teknis, kalau nelayan itu rekomendasi dari Dinas Perikanan, boleh juga langsung ke kita satu pintu,” ujar Marwan.
“Kalau ada informasi dari masyarakat bahwa ada APMS nakal kita paling hanya menyurati ke pertamina memohon tim dari pertamina untuk turun ke lapangan agar mengecek hanya itu saja,”Tuturnya.
Martin pemilik APMS PT Mas Artha Sarana sebelumnya dikonfirmasi awak media ini melalui via telfon pribadinya, Selasa 25-07-2023 lalu, terkait penyaluran BBM subsidi di APMS miliknya dilapangan diduga tidak tepat sasaran, ia mengaku tidak mengetahui, menurutnya sesuai laporan dari lapangan tidak ada masalah.
Begitu juga ketika disinggung jumlah pengencer BBM jenis biosolar yang mendapat rekomendasi dari pemerintah yang bersangkutan dan kemana BBM tersebut disalurkan, ia juga enggan mengatakan dan berdalih.
“Kalau itu ada laporan kita masuk ke Disperindag juga,laporan penyaluran dan laporan yang kita terima itu sudah lengkap,” dalihnya.
Atas persoalan tersebut pihak kepolisian Polres Meranti ketika dikonfirmasi media ini melalui kasat Reskrim Arpandy, Rabu 25/07/2023 lalu, hingga saat ini belum bersedia memberi keterangan.
“Terimakasih infonya, saya juga mau tau info yang lebih pak,” kata kasat melalui pesan WhatsApp pribadinya.
Reporter: Tommy (tim)
