KEPRI – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (31/7).
Rapat Paripurna ke-32 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri Wakil Ketua III DPRD Kepri Afrizal Dachlan, serta anggota DPRD Kepri dan para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam rapat tersebut, setiap fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Setelah sebelumnya, pada Senin (29/7) lalu, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2024.
Dalam penyampaian tersebut, Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 213.955.592.156,00 dari yang semula ditargetkan sebesar Rp 4.216.352.903.217,00 menjadi Rp 4.430.308.495.373,00.
Tak hanya itu, terdapat pula kenaikan belanja daerah sebesar Rp 224.530.377.682,00 menjadi Rp 4.569.470.066.351,00. Sementara itu, pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 10.574.785.526,00 menjadi Rp 139.161.570.978,00.
Dalam paripurna ini, seluruh Fraksi DPRD yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Nasdem, Gerindra, Demokrat, Harapan dan PKB-PPP menyampaikan pandangan umum fraksinya baik secara langsung maupun tertulis.
Juru bicara fraksi PDIP Sahat Sianturi dalam penyampaiannya meminta pemerintah provinsi Kepri untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan APBD Kepri 2024. Pasalnya, hingga Juni 2024 realisasi APBD Murni 2024 baru mencapai Rp914 miliar atau sekitar 51 persen.
“Untuk itu, kami mohon untuk pemerintah Provinsi Kepri khususnya OPD pelaksanaan untuk dapat secara optimal merealisasikan penggunaan APBD 2024 tersebut,” ujar Sahat Sianturi.
Sahat juga meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk mencermati peningkatan belanja modal dan belanja hibah yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami harapkan semoga pemerintah dapat menggunakan dana belanja hibah lebih tepat sasaran dan tepat guna, agar dana hibah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, juru bicara fraksi partai Golkar Asmin Patros dalam penyampaiannya meminta pemerintah Provinsi Kepri lebih fokus pada pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat Kepri.
“Pasalnya, hingga saat ini persoalan kesehatan dan pendidikan Kepri masih memerlukan solusi lebih,” kata Asmin.
Asmin Patros juga berharap pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih optimal lagi dalam menarik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) unggulan Kepri, khususnya pada pengelolaan laut dan pariwisata.
Sementara itu, Sekdaprov Adi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan ini.
“Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2024 ini merupakan langkah penting dalam menyesuaikan anggaran dengan perkembangan dan kebutuhan daerah yang dinamis. Kami berharap masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan yang telah disusun,” ungkapnya.
Sekdaprov Adi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan.
“Kami sangat menghargai pandangan dan masukan dari seluruh fraksi di DPRD. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2024,” tutupnya. (Ky)
Reporter: HMS
Editor: Ura
