Sidang Adat LAM Kepri Usir Penghina Bangsa Melayu dari Kota Batam

- Jurnalis

Selasa, 2 Juni 2026 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 “LMB Nusantara Siap Kawal Hasil Keputusan demi Menjaga Marwah Melayu”

Batam Liputankepri.com –
Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam menggelar Sidang Adat di Gedung Nong isha LAM , Kota Batam, Senin (1/6/2026) pukul 13:40 wib Digedung LAM lantai (dua).

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 55 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan paguyuban dari berbagai unsur masyarakat di Kepulauan Riau, termasuk LMB Nusantara Wilayah Kepulauan Riau.

Sidang adat yang dipimpin oleh Ketua LAM Propinsi Kepri Kota Batam YM H. Raja Muhamad Amin. tersebut membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan marwah adat Melayu, ketertiban sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Batam.

Dalam persidangan tersebut, para peserta menyepakati sejumlah keputusan penting. Salah satunya terkait larangan penjualan tuak, babi, dan produk sejenis secara terbuka di ruang publik, pinggir jalan, maupun lokasi yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Batam.

Sidang adat juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas penjualan babi, tuak, dan produk sejenis wajib mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk Peraturan Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Tahun 2019 yang mengatur tentang penjualan produk halal dan higienis serta penyelenggaraan usaha peternakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Baca Juga :  Bupati Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Zoom Meeting Sekalilgus Pembahasan Isu Sosial Terkini

Selain membahas persoalan ketertiban umum, sidang adat turut membahas kasus dugaan penghinaan terhadap Bangsa Melayu yang dilakukan oleh seorang oknum bernama Raja Situmorang.

Setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan adat, sidang memutuskan pemberian sanksi adat berupa kewajiban menyampaikan permohonan maaf melalui media cetak selama tujuh hari berturut-turut, menjalani prosesi adat pulut kuning, serta meninggalkan Kota Batam dalam waktu 2 x 24 jam setelah seluruh rangkaian hukuman dijalankan.

Perwakilan LMB Nusantara Wilayah Kepulauan Riau, Dato’ Alang Siantan, turut mengambil peran dalam mengawali jalannya proses sidang adat tersebut. Bersama para tokoh adat Melayu dan unsur LAM, ia mengikuti seluruh rangkaian persidangan yang berlangsung secara tertib dan penuh semangat musyawarah.

Panglima Sulung Dato’ Alang Siantan menegaskan bahwa LMB Nusantara Wilayah Provinsi Kepulauan Riau menghormati serta mendukung setiap keputusan yang lahir melalui mekanisme sidang adat. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga marwah Melayu, memperkuat keharmonisan sosial, serta menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang majemuk di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam.

Ia juga menegaskan bahwa LMB Nusantara Majelis Pimpinan Wilayah MPW Provinsi Kepulauan Riau bersama LAM akan turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan seluruh hasil keputusan yang telah disepakati dalam sidang adat yang baru saja digelar tersebut.

Baca Juga :  Support People’s Economy, PT TIMAH Tbk Has Empowered Thousands of MSMEs Since 2000

“Kami mendukung penuh hasil persidangan adat ini dan siap mengawal pelaksanaannya bersama seluruh elemen masyarakat demi menjaga marwah Melayu serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati, “ujarnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh kekeluargaan. Seluruh peserta yang hadir berharap keputusan yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi hasil kesepakatan di atas kertas, tetapi dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sidang adat tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelesaian persoalan sosial dan budaya melalui mekanisme adat masih memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui semangat musyawarah dan penghormatan terhadap kearifan lokal, seluruh elemen yang hadir berkomitmen untuk terus menjaga nilai-nilai budaya Melayu sebagai identitas dan marwah daerah.

Dengan semangat “LMB Nusantara, Bergerak, Berdaulat, Bermarwah”, seluruh peserta sidang menyatakan kesiapan untuk bersama-sama mengawal hasil persidangan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, beradab, serta menjunjung tinggi adat dan budaya Melayu di Negeri Segantang Lada.** (sbr)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahas KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Kota Batam Sinkronkan Persepsi dengan TAPD
Deklarasi Kelurahan Siaga TB, Erlita Amsakar Dorong Deteksi Dini dan Pendampingan Pasien
Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026
BPBD Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Abrasi di Sungai Nyiur Inhil
Kapolsek Kampar Kiri Cek Langsung Penanaman Jagung Kuartal Kedua
Indonesia-Iran Bahas Penguatan Pelatihan Vokasi, Jaminan Sosial dan Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas
Temui Wamenaker RI, Wabup Muzamil Bahas Peningkatan Mutu BLK dan Tenaga Kerja Meranti
Plt. Kadis Kominfo : PPID Permudah Masyarakat Peroleh Informasi Publik Resmi
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 07:42 WIB

Bahas KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Kota Batam Sinkronkan Persepsi dengan TAPD

Jumat, 17 Juli 2026 - 07:04 WIB

Deklarasi Kelurahan Siaga TB, Erlita Amsakar Dorong Deteksi Dini dan Pendampingan Pasien

Jumat, 17 Juli 2026 - 06:57 WIB

Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 04:19 WIB

BPBD Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Abrasi di Sungai Nyiur Inhil

Kamis, 16 Juli 2026 - 21:17 WIB

Kapolsek Kampar Kiri Cek Langsung Penanaman Jagung Kuartal Kedua

Berita Terbaru