Natuna – Kepala Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Muhtar Harun, diduga telah meminjam nama warganya, untuk kepentingan jual beli tanah diwilayahnya.
Hal ini di ketahui Yuliana salah seorang warga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saat di jumpai awak media di kediamannya, pada Senin (17/01/2022) malam.
Yuliana mengatakan, beberapa pekan lalu tiba-tiba datang salah seorang warga dari Desa Limau Manis, menemui dirinya untuk meminta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, dan juga meminta dirinya untuk menunjukkan lokasi dan batas tanah sertifikat yang telah dibelinya dari Muhtar Harun.
“Salah seorang yang menemui saya mengatakan, jika surat tanah tersebut telah dibeli melalui Bapak Muhtar Harun beberapa tahun lalu,” terang Yuliana.
Namun Ibu dua orang anak tersebut merasa heran, sejak kapan dirinya punya surat tanah di lokasi Padang Air Buntuk, RT 01, RW 01, Dusun 01, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut.
“Heran saya, saya tidak merasa punya tanah di sana, tiba-tiba saya di suruh tunjuk batas dan lokasi,” ucap Yuliana, terheran-heran.
Namun ia mengaku tidak mau memberikan fotocopy KTP nya terhadap orang tersebut, karena selama ini dirinya tidak pernah mengurus atau menguasai bidang tanah di area tersebut.
“Saya tidak mau memberikan KTP saya kepada dia,” tegasnya.
Ternyata hal itu juga dialami oleh Sri Rahayu, warga Semitan, Desa Pengadah, saat di temui awak media, Selasa (18/01/2022) dirinya membenarkan, bahwa Muhtar Harun, juga menggunakan identitasnya untuk membuat surat sertifikat (SHM) tanpa sepengetahuan dirinya.
Sri Rahayu menuturkan, hal ini ia ketahui sebulan yang lalu di saat menanda tangani sebuah surat-surat, dengan demikian dia diberi upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dirinya berharap jika Kades Pengadah menjual tanah bersertifikat yang menggunakan namanya tersebut, ia akan menerima bagian dari hasil jual tanah tersebut, yang nantinya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga.
“Saya tahunya sebulan yang lalu, karena diminta untuk tanda tangan surat-surat, dan di beri uang Rp 150.000,” terangnya.
Namun sampai hari ini Muhtar Harun selaku Kepala Desa Pengadah tidak pernah menemuinya lagi, setelah selesai menanda tangani surat-surat tersebut sebulan yang lalu.
“Setelah disuruh tanda tangan surat-surat , pak Kades tidak pernah menjumpai saya lagi,” keluhnya.
Ditempat terpisah Asnawi, juga mengaku jika namanya juga telah dipergunakan oleh Muhtar Harun, untuk membuat sertifikat tanah gratis pada tahun lalu. Namun Muhtar Harun sebelumnya telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepadanya, dan saat melakukan tanda tangan surat pengajuan mengurus sertifikat, dirinya hanya di beri uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
“Iye ade, saat kami di suruh tanda tangan, pak Muhtar Harun hanya kasih duit Rp 25.000,” ucapnya.
Lanjutnya, surat tanah tersebut juga sudah dijual oleh Muhtar Harun kepada orang lain sekitar 3 tahun yang lalu, kalau tidak salah sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Namun sampai hari ini Muhtar Harun tak pernah memberikan hasil dari jual tanah tersebut kepada Asnawi.
“Lah dijuel 3 (tiga) tahun lalu, kalau ndek salah Rp 12.000.000,” katanya, dengan bahasa melayu, jika diartikan seperti ini “Sudah dijual 3 tahun yang lalu, kalau tidak salah Rp 12.000.000”.
Hingga berita ini diturunkan, pihak bersangkutan yaitu Muhtar Harun, belum bisa ditemui, karena kondisinya sedang sakit.**
