“Untuk tahun ini sudah tidak ada lagi proyek-proyek. Dan tahun 2017 nanti, tidak ada lagi utang dalam penyusunan APBD 2017. Anda tahu kan, tahun 2016 ini kita hanya melakukan pembayaran tunggakan proyek yang mencapai ratusan miliar,” tegasnya.
Liputankepri.com,Karimun – Rencana penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp 27,9 miliar, sepertinya tidak berdampak luas bagi pegawai negeri sipil (PNS). Meski DAU dipangkas selama empat bulan ke depan, namun gaji PNS dipastikan tidak ada pemotongan. Pun begitu untuk tunjangan kesejahteraan rakyat (kesra), tidak terganggu.
“Secara kelembagaan kita sudah membicarakan dengan Bupati. Dan saya pastikan, tidak ada pemotongan gaji maupun kesra PNS,” tegas Wakil Ketua II DPRD Karimun, Bakti Lubis, Senin (29/8) kemarin.
Di sisi lain, Bakti Lubis mengingatkan bupati bersama jajarannya untuk melakukan perombakan total dalam struktur penyusunan anggaran pendapatan, dan belanja daerah tahun 2017. Mengingat, terjadinya defisit, baik itu pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), maupun penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat.
“Untuk tahun ini sudah tidak ada lagi proyek-proyek. Dan tahun 2017 nanti, tidak ada lagi utang dalam penyusunan APBD 2017. Anda tahu kan, tahun 2016 ini kita hanya melakukan pembayaran tunggakan proyek yang mencapai ratusan miliar,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi II yang juga banggar DPRD Karimun, H Kamarudin, mengungkapkan, presepsi Pemerintah Pusat menyebutkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Karimun setiap tahunnya mencapai Rp100 miliar lebih. Artinya, Pemerintah Pusat menganggap bahwa Kabupaten Karimun masih mempunyai anggaran yang cukup besar. Sehingga, harus dipergunakan untuk berbagai kegiatan di tahun 2016 ini.
“Perkiraan saya itu sih. Tapi setelah diperiksa Badan Pemeriksan Keuangan (BPK-RI), hanya tersisa Rp 2 miliar. Nah, ke depan kita tidak menginginkan hal ini terjadi lagi. Jangan dibesar-besarkan Silpanya, harus riil-lah apa adanya. Jadi aneh, bagaimana kalkulasi Pemda Silpanya diambil dari mana. Sementara saat ini Kabupaten Karimun, terjadi defisit tapi dalam laporannya Silpanya banyak,” jelasnya.
Sebelumnya Bupati Karimun Aunur Rafiq menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran di Kementerian Keuangan. Bupati menjelaskan secara riil tentang posisi kas daerah pada saat akhir tahun 2015.
