Liputankepri.com,Tanjungpinang – Sidang paripurna dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri 2015 berlangsung sengit.
Pangkal masalahnya adalah ketidakhadiran para kepala dinas di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kepri, seperti dilansir batam,tribun news,Senin (20/6/2016).
Dari 44 kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tercatat hanya tiga kepala SKPD yang hadir. Ketiga kepala SKPD itu antara lain Kadisnaker Tagor Napitupulu, Kabiro Ortal Firdaus. Datang kemudian Kadisdik Yatim Mustafa.
Minimnya kehadiran kepala SKPD ini membuat para legislator menuntut ketua DPRD menunda paripurna tersebut.
“Paripurna ini harusnya dihadiri para Kepala SKPD. Karena paripurna ini tujuannya menilai kinerja mereka,” kata Taba Iskandar mengawali interupsi.
Alangkah lucunya, sambungnya, jika paripurna yang menilai mereka justru tidak dihadiri yang dinilai. Komentar senada diamini Suryani dari fraksi PPP-PKS.
Wanita berhijab ini meminta agar Gubernur Kepri dan para SKPD menganggap paripurna DPRD adalah suatu agenda yang penting.
Sehingga, kepala SKPD tidak hanya mengikuti kegiatan safari Ramadan Gubernur saja. “Safari Ramadan perlu. Tapi Paripurna juga penting. Saya minta kepada Ibu Sekda menyampaikan hal ini kepada kepala SKPD,” tegas Suryani.
Komentar lebih tajam datang dari Ruslan Kasbulatov asal Fraksi PDIP. Ia menilai kepala SKPD lebih memilih mengikuti kegiatan Gubernur dibandingkan Paripurna agar jabatannya aman.
“Kepala SKPD jangan jadi buntut Gubernur. Jangan angkat telor. Harus profesional,” tegur Ruslan.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak akhirnya menyerahkan kelanjutan sidang paripurna kepada Fraksi-fraksi.
Dari seluruh fraksi, akhirnya diputuskan agar paripurna diagendakan lebih lanjut lagi. “Kepada kepala SKPD yang sudah meluangkan waktunya, kami ucapka. Terimakasih dan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya,” tegas Jumaga.
Menanggapi hal ini, Sekda Kepri Reni Yusneli mengatakan bahwa pada saat yang sama, Pemprov memiliki empat agenda. Sehingga para kepala SKPD dibagi-bagi kehadirannya.
“Ada safari di Lingga, acara di Batam dengan DPD. Ada yang dipanggil di Jakarta. Jadi wajar jumlah yang hadir hanya sedikit,” katanya.
Namun demikian, kepala SKPD itu telah mewakilkan kehadirannya kepada eselon tiga. “Eselon tiga ini lebih mengerti. Karena mereka pejabat teknisnya. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau dilanjutkan. Tapi kalau teman-teman di DPRD memandang lain, kami ikuti saja,” paparnya.