Liputankepri.com,Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menekankan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membelanjakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sesuai kebutuhan pokok, bukan kegiatan seremonial.
“Kurangi pelatihan, rapat, dan studi banding yang tidak memiliki nilai ekonomis,” kata Nurdin, Selasa.
Nurdin menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pelaksanaan APBD 2019 harus mencermati secara berulang terhadap proyek pekerjaan maupun barang yang dibelanjakan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum.
Selain itu, kata Nurdin, Jokowi turut meminta jangan ada lagi perkara korupsi yang melibatkan Pemerintah daerah se-Indonesia, terutama menyangkut penyalahgunaan wewenang Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengelola dana APBD 2019.
“Tanggungjawab kita, setiap rupiah untuk masyarakat,” kata Nurdin.
Ketua DPW Nasdem itu melanjutkan saat ini APBD Provinsi Kepri 2019 difokuskan untuk lima program prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.
Dia memaparkan kelima prioritas pembangunan tersebut yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pusat kebudayaan Melayu, pengembangan infrastruktur wilayah, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Untuk program priotas 2019 sebagaimana yang diarahkan presiden, saya pikir Kepri sudah melakukan itu,” tuturnya.
Nurdin menambahkan PA/KPAdituntut segera melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan serta tercantum di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah OPD tahun 2019.
Ia mengharapkan Kepala OPD dapat memahami bahwa yang diharapkan dari APBD bukan hanya pencapaian, tetapi juga hasil dari setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat di Kepulauan Riau.***
(Antara)
