PPM Lingga Kecam APH Terkesan Tutup Mata Penambangan Timah Ilegal di Kawasan Hutan Lindung

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 08:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lingga – Maraknya penambangan timah ilegal yang kerap kali merambah kawasan hutan lindung di  Dabo Singkep kabupaten Lingga menuai kecaman sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat.

Darwis Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Lingga mengutuk keras kegiatan penambangan timah secara ilegal tersebut.

Ditemui awak media, Darwis mengatakan, “Saya meyakini bahwa penambangan timah dilakukan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran. Hal ini tidak dapat terus kita biarkan”, ungkapnya, Rabu (12/03/2025)

Mirisnya, masih menurut Darwis, tambang timah yang diduga ilegal tersebut beroperasi dengan sangat mulus tanpa tersentuh hukum. Kegiatan tersebut dinilainya lambat laun akan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan.

“Sebelumnya kami kira kegiatan tersebut memiliki izin walaupun katanya hanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun setelah kami telusuri dilapangan, ternyata kegiatan tersebut murni tidak memiliki izin yang berlaku (Ilegal)”, papar Ketua PPM tersebut.

Penambangan timah ilegal sudah menjadi rahasia umum di tengah lingkungan masyarakat Kepulauan Singkep, Kabupaten Lingga. Raungan mesin penambang ilegal seakan menjadi hal biasa dalam melakukan aktivitas penambangan ilegal yang terang-terangan menyebabkan kerusakan lingkungan didepan mata.

Penampakan aktivitas melanggar hukum tersebut secara terang-terangan dilakukan seakan tidak terjadi apa-apa. Dalih ekonomi menjadi alasan pembenaran pekerjaan ilegal tersebut.

Baca Juga :  Gelapkan Uang Di Minimarket, Tiga Wanita Cantik Ditangkap Polisi Meranti 

Pemerintah daerah dan Aparat penegak hukum tak lagi dapat diharapkan untuk mengatasi masalah tersebut, dengan alasan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi alasan pembiaran aktivitas ilegal tersebut terus dilakukan.

Padahal, kegiatan penambangan timah ilegal tersebut terindikasi sengaja dibiarkan beroperasi karena disinyalir kegiatan tersebut sudah terorganisir sehingga pihak-pihak yang berkompeten atau bertanggung jawab pura-pura tidak mengetahui hal tersebut.

Kini, kehancuran lingkungan di pulau singkep hanya menunggu waktu saja, harapan untuk masa depan seakan sirna. Hukum bungkam, tumpul tak berdaya di hadapan keserakahan para penambang ilegal.

Sumber daya yang minim, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan proses hukum yang berbelit-belit menjadi payung bagi para perusak lingkungan. Mereka bebas meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat dan kehancuran alam pulau Singkep.

Saat ini ratusan hektar hutan telah lenyap ditelan rakusnya tambang timah ilegal. Sungai-sungai yang dulunya jernih kini keruh tercemar. Spesies endemik berjuang bertahan hidup, sementara kesehatan masyarakat terancam oleh zat-zat berbahaya dari aktivitas penambangan, bahkan hutan lindung yang menjadi habitat alami endemik lokal kini terancam.

Baca Juga :  Kepala BP Batam Optimistis Gairah Investasi Meningkat Sepanjang 2024

Darwis melanjutkan, “Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, masa depan Dabo berada di ujung tanduk. Kerusakan lingkungan yang parah akan menimbulkan bencana ekologis yang tak terbayangkan”, pungkasnya.

“Jika hal ini terus dibiarkan, tambang timah ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan hutan, tanah, dan air. Selain itu, tambang timah ilegal juga dapat menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti: Degradasi lahan, Peningkatan tingkat kejahatan, Hilangnya warisan budaya dan lahan pertanian, Bahaya kesehatan, Inflasi”, lanjutnya.

Berikut beberapa dampak dari tambang timah ilegal diantaranya, Kerusakan hutan, baik hutan asli maupun hutan hasil reklamasi, Pencemaran air sungai akibat air bercampur lumpur dari kegiatan penambangan.

Kerusakan ekosistem laut akibat sedimen lumpur yang dibawa oleh aliran air sungai Kerusakan pantai akibat sedimen lumpur yang dibawa oleh aliran air sungai, Polusi aluminium, magnesium, dan potasium.

Sampai berita ini di terbitkan, pihak pemerintahan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI) dan penegak hukum di wilayah Kabupaten Lingga belum memberikan tanggapan.* (HD)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Respons BP Batam Soal Air Keruh Di Tiban: ABHi Lakukan Penanganan Dan Flushing Bertahap Pasca Pekerjaan Interkoneksi Pipa Transmisi Ladi
Dukung Kesehatan Masyarakat, PT TIMAH Bantu Biaya Pengobatan Warga di Wilayah Operasional
Seleksi Program Kelas Beasiswa PT TIMAH Berlanjut, 36 Peserta Jalani Tes Kesehatan di Tiga Wilayah Operasional
Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik
Pastikan Akurasi Data Sensus, Wabup Bengkalis Buka Pelatihan Petugas SE2026
TIM RAGA Polres Meranti Gencarkan Patroli Antipremanisme, Kamtibmas Tetap Kondusif
Wabup Bengkalis Bagus Santoso Pimpin Apel Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
PT TIMAH Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Resmikan Klinik Timah Kundur
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:06 WIB

Respons BP Batam Soal Air Keruh Di Tiban: ABHi Lakukan Penanganan Dan Flushing Bertahap Pasca Pekerjaan Interkoneksi Pipa Transmisi Ladi

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:49 WIB

Dukung Kesehatan Masyarakat, PT TIMAH Bantu Biaya Pengobatan Warga di Wilayah Operasional

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:46 WIB

Seleksi Program Kelas Beasiswa PT TIMAH Berlanjut, 36 Peserta Jalani Tes Kesehatan di Tiga Wilayah Operasional

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:33 WIB

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:06 WIB

Pastikan Akurasi Data Sensus, Wabup Bengkalis Buka Pelatihan Petugas SE2026

Berita Terbaru